Page 33 - Profil Kesehatan Jateng 2021

4. Ketersediaan Obat dan Vaksin
Obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan
penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Obat harus

tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat akan obat, sehingga pelayanan kesehatan tidak terhambat. Sesuai
dengan salah satu tujuan yang tercantum dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS)

yang tertuang dalam Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006, yaitu ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat utamanya obat esensial dijamin oleh

pemerintah, maka sudah menjadi komitmen bahwa pemerintah turut serta dalam
upaya penyediaan obat untuk masyarakat, utamanya melalui sarana kesehatan
milik pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan Nawacita Presiden RI pada butir

kelima dengan programnya berupa Program Indonesia Sehat, utamanya terkait
pada pilar penguatan pelayanan kesehatan, dalam hal ini melalui terjaminnya

ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan.
Penilaian Indikator Ketersediaan Obat dihitung berdasarkan persentase
ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas. Definisi operasional dari persentase

ketersediaan obat dan vaksin adalah tersedianya obat dan vaksin indikator di
puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar, dimana pemantauan dilakukan
terhadap data ketersediaan 20 item obat dan vaksin di puskesmas dengan rincian

terdiri dari 17 item obat dan 3 item vaksin yang bersifat esensial. Obat-obatan yang
masuk dalam daftar penilaian indikator ketersediaan obat tersebut merupakan obat
pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit

serta obat dan vaksin pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan
tercantum dalam Formularium Nasional (FORNAS).

Pemantauan ketersediaan obat tahun 2020 digunakan untuk mengetahui
kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk
mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-

langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi
daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke

Kabupaten/ Kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas ditiap Kabupaten/ Kota
tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau Kabupaten/ Kota akan
mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa

yang akan datang.
Berdasarkan data Program Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah serta data profil Kesehatan Kabupaten/ Kota didapatkan

bahwa sebesar 99,66% persen dari seluruh puskesmas di Provinsi Jawa Tengah

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 17