Page 36 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat

tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat akan obat, sehingga pelayanan kesehatan tidak terhambat. Sesuai
dengan salah satu tujuan yang tercantum dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS)

yang tertuang dalam Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006, yaitu ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat utamanya obat esensial dijamin oleh
pemerintah, maka sudah menjadi komitmen bahwa pemerintah turut serta dalam

upaya penyediaan obat untuk masyarakat, utamanya melalui sarana kesehatan
milik pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan Nawacita Presiden RI pada butir

kelima dengan programnya berupa Program Indonesia Sehat, utamanya terkait
pada pilar penguatan pelayanan kesehatan, dalam hal ini melalui terjaminnya
ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan. Indikator ketersediaan obat

merupakan salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja
Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Penilaian Indikator Ketersediaan Obat dihitung berdasarkan persentase
ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas. Definisi operasional dari persentase
ketersediaan obat dan vaksin adalah tersedianya obat dan vaksin indikator di

puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar, dimana pemantauan dilakukan
terhadap data ketersediaan 20 item obat dan vaksin di puskesmas dengan rincian
terdiri dari 17 item obat dan 3 item vaksin yang bersifat esensial. Obat-obatan yang

masuk dalam daftar penilaian indikator ketersediaan obat tersebut merupakan obat
pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit
serta obat dan vaksin pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan

tercantum dalam Formularium Nasional (FORNAS).
Pemantauan ketersediaan obat tahun 2020 digunakan untuk mengetahui

kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk
mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-
langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi

daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke
kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas ditiap kabupaten/kota
tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan

mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa
yang akan datang.
Berdasarkan data Program Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah didapatkan bahwa sebesar 94,17 persen dari seluruh
puskesmas di Provinsi Jawa Tengah memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 18