Page 61 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 61

C.  JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
                             Pada tahun 2020, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
                      Indonesia telah memasuki tahun ketujuh. Harus diakui bahwa reformasi pembiayaan

                      kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  ini  telah  banyak  memberi  manfaat  kepada
                      berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat sebagai penerima
                      manfaat.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  diselenggarakannya  Program  JKN,  yakni

                      mendekatkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  dan  memberikan
                      perlindungan  finansia,  seperti  pada  kasus  penyakit  katastropis  yang  membutuhkan

                      biaya yang sangat tinggi.
                             Akan tetapi, sebagaimana pengalaman berbagai negara yang telah mencapai
                      Jaminan Semesta (Universal Health Coverage/UHC), pelaksanaan JKN di Indonesia

                      pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain
                      adalah adaptasi peserta dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan

                      sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan
                      kesehatan  berjenjang,  penyesuaian  pengelolaan  program  publik  oleh  Badan
                      Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan

                      finansial dari program JKN. Beberapa isu yang sering mengemuka antara lain adalah
                      ketidakakuratan sasaran kelompok PBI, peningkatan cakupan kepesertaan kelompok
                      Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mempunyai risiko kesehatan yang besar

                      tetapi dengan kesinambungan pembayaran iuran kepesertaan yang rendah, luasnya
                      cakupan manfaat dibandingkan dengan besaran iuran, pertanyaan tentang besaran
                      tarif  INA-CBG  untuk  RS  swasta,  dan  pentingnya  penguatan  pelayanan  kesehatan

                      primer serta isu mengenai fraud/kecurangan.
                                                           Gambar 4.2
                                            Perkembangan Cakupan Kepesertaan JKN
                                            di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2020

                         120
                                 16,2 jt   19,9 jt   22,7 jt    24,6 jt    29,5 jt    30,2 jt    30,3 jt
                         100

                          80
                                                                           53.7       52.2       53.8
                                            71.1      66.5       62.7
                          60     77.6
                          40                                               10.11      11.03      8.81
                                                       2.9       4.97
                                 1.09       2.61
                          20                          30.58      32.3      36.16      36.78     37.39
                                 21.28     26.25
                           0
                                 2014      2015       2016       2017      2018       2019      2020
                                                   Non PBI  PBI (APBD)  PBI (APBN)

                       Sumber : Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan Prov Jateng tahun 2020



                  Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020                                    43
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66