Page 59 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat

BAB IV
PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu sub sistem dalam kesehatan nasional adalah sub sistem pembiayaan

kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus
disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan

yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat. Undang-Undang
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan
untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang

mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya
kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran

pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.
Di dalam bab ini akan dibahas mengenai anggaran kesehatan Provinsi Jawa
Tengah dan anggaran kesehatan per kapita. Selain itu, juga dijelaskan mengenai Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Desa.

A. ANGGARAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pada tahun 2020, jumlah total anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Tengah
sebesar Rp. 14.797.714.263.071,-. Anggaran tersebut bersumber dari : 1) APBD
kabupaten/kota yang terdiri dari belanja langsung, belanja tidak langsung dan dana

Alokasi Khusus (DAK); 2) APBD provinsi yang terdiri dari belanja langsung, belanja
tidak langsung dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) APBN yang terdiri dari dana

dekonsentrasi; 4) Pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang terdiri dari ADD GF AIDS
NFMC dan Global Fund komponen TB dan 5) Sumber Pemerintah lain.
Gambar 4.1
Proporsi Anggaran Kesehatan Menurut Sumber Biaya
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

APBD
Provinsi;
18.3%

APBN; 0.1%

PHLN; 0.2%
APBD
kab/kota;
80.2% Sumber
lain; 1.3%

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 41