Author Archives: dinkes

Pemprov Jateng Rekrut 1.926 CPNS

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan merekrut 1.926 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Tahun Anggaran 2018.

Terdiri dari 864 orang tenaga guru, 803 orang tenaga kesehatan, dan 259 orang tenaga teknis.

Formasi selengkapnya sebagai berikut :

PENGUMUMAN CPNS 2018 PEMPROV JATENG

PENGUMUMAN_CPNS_PEMPROV_JATENG_2018-1

Workshop Pengenalan Aplikasi Wajib Notifikasi Kasus TBC (Wifi TB) Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id — Program Penanggulangan TBC merupakan salah satu program prioritas di bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit. Salah satu permasalahan dalam program penanggulangan TBC adalah Missing cases  yaitu adanya kesenjangan antara jumlah pasien TBC yang ditemukan dan diobati dengan jumlah pasien yang dilaporkan .

Secara nasional dari estimasi kasus TBC pada tahun 2017 sebanyak 1.020.000 penderita, baru 35,4% (360.564 penderita) yang terlaporkan, sehingga ada missing case sebesar 64,6%  atau (659,435%), sementara data penemuan penderita TB di Jawa Tengah tahun 2018, dari perkiraan kasus sebanyak 103.840 penderita, yang terlaporkan baru 44,33% (48.751 penderita), sehingga masih ada 55.089 pasien yang belum ditemukan / dilaporkan.

Diperkirakan kasus yang hilang (Missing cases) terdapat di layanan swasta. Penyedia Layanan swasta didatangi oleh masyarakat sebanyak 74% untuk diagnosis awal dan 51% untuk pengobatan, hanya 19% yang masuk kedalam pelaporan program nasional TB (survai prevalensi TB 2014)Pada pelaksanaan Public Privat Mix tahun 2016, dari sejumlah Faskes yang ada , baru 30% RS Swasta, 1% klinik swasta , 1 % DPM yang melaporkan temuan kasus.

Notifikasi Wajib (Mandatory notifikasi) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan no 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis diberlakukan untuk setiap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TB.  Setiap Faskes yang memberikan pelayanan TB wajib mencatat dan melaporkan kasus TB yang ditemukan dan/atu diobati sesuai format pencatatan dan pelaporan yang ditentukan. Pelanggaran atas kewajiban ini bisa mengakibatkan sanksi administrasi sampai pencabutan izin operasional fasilitas kesehatan yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem notifikasi wajib dapat diakukan secara manual atau melalui sistem elektronik sesuai dengan tata cara dan sistem yang ditentukan oleh program penanggulangan TB. Mengingat keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan swasta maka perlu disiapkan sistem pelaporan yang sederhana dan mudah dilaksanakan..

Dalam rangka mengenalkan aplikasi Wajib notfikasi (wifi) berbasis android ke pada para pengelola program dan data officer TB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan CTB KNCV Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarkan workshop pada tanggal 23-24 Agustus bertempat di Hotel Aston- Surakarta yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Tati Murhayati, Mkes mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Setelah mengikuti workshop tersebut, selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota berkoordinasi dengan IDI setempat untuk melakukan sosialisasi Wifi ke semua Dokter Praktek Mandiri dan pengelola program TB di puskesmas. Untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi wifi oleh para Dokter Praktek Mandiri  di masing-masing wilayah.

Dengan Wifi diharapkan data penemuan kasus akan meningkat untuk selanjutnya diikuti dengan angka kesembuhan dan pada akhirnya akan mempercepat eliminasi TB. (20/9/18-dw-P2)

Penguatan Surveilans MTPTRO, MICA dan Utilisasi TCM Tk Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id – Surakarta,  Program penanggulangan TB mempunyai masalah dan tantangan yang semakin kompleks, diantaranya kasus TB resisten obat yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terlebih dengan penggunaan TCM sebagai alat diagnosis TB. Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat (MTPTRO) telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2009. Dalam perkembangannya, saat ini MTPTRO telah menjangkau pelayanan pasien TB RO di 33 Provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Terduga TBC yang ditemukan pada tahun 2018 hingga Triwulan 2 mencapai 24.702, di mana yang terkonfirm resisten rifampisin sebanyak 350 dan pasien TB RO yang diobati sebanyak 217.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 RS Rujukan PMDT serta 38 RS TCM yang telah beroperasional dan menggunakan sistem pencatatan pelaporan berbasis website yang disebut dengan e-TB Manager.  Sistem Informasi e-TB Manager tidak hanya digunakan untuk mencatat dan melaporkan tata laksana pengobatan pasien TB RO, tetapi juga digunakan untuk mencatat dan melaporkan terduga sensitif obat. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di Faskes diharapkan mampu menggambarkan kondisi kegiatan MTPTRO secara keseluruhan. Data dalam e-TB Manager juga digunakan untuk membantu pelaksanaan telaah kohort regular tiga bulanan serta Monthly Interim Cohort Analiysis (MICA) setiap bulanan. Oleh karenanya          diperlukan koordinasi yang baik antara petugas RS dengan pengelola Program TB di kabupaten/kota.

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr.Tatik Murhayati mewakili Kepala Dinas Kesehatan pada acara pembukan Pertemuan Penguatan surveilans MTPRO, MICA dan utilisasi TCM yang diselenggarakan di Hotel Haris Surakarta pada tanggal 27-29 Agustus 2018 yang lalu.

Pertemuan ini diikuti oleh 135 orang yang terdiri dari pengelola program TB Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Tim Ahli Klinis (TAK) TB dari 5 Rumah Sakit Rujukan MTPRO dan Tim DOTS dari 33 Rumah Sakit dengan layanan TCM dan Tim dari CTB KNCV Jawa Tengah.  Pertemuan ini bertujuan untuk :

  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data TB Resisten Obat Jawa Tengah periode 2015 s/d 2018 (Juli).
  2. Mendorong RS TCM untuk menginput hasil TCM tepat waktu sehingga pada laman home e-TB Manager tidak ada pending data laboratorium.
  3. Melaksanakan penguatan surveilans pencatatan pelaporan e-TB Manager, termasuk MICA tingkat Provinsi Jawa Tengah.
  4. Melaksanakan validasi data logistik (OAT Lini 2 dan cartridge).
  5. Monitoring data utilisasi TCM beserta kendala dan solusi permasalahan.
  6. Mendapatkan hasil penyisiran data kasus TBC di Rumah Sakit Kabupaten/ Kota

Adapun penyelenggaraan pertemuan tersebut sepenuhnya dibantu dari anggaran CTB KNCV Jawa Tengah. (19/9/18 p2).

Arahan Gubernur Jawa Tengah diwakili oleh Asisten I Bidang Kesra Provinsi Jawa Tengah Heru Istiadi SH, M.Si

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Bapak Asisten I Bidang Kesra Provinsi Jawa Tengah (Heru Istiadi, SH, M.Si) dalam sambutannya Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun 2018 Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dimulai tanggal 8 – 9 Agustus 2018 di Hotel Patra Semarang. Dikatakan bahwa, pada kesempatan yang strategis ini, untuk mengevaluasi program tengah tahun pembangunan kesehatan di Jawa Tengah.

Yang menjadi perhatian masih ada beberapa program yang belum tercapai, namun masih ada kesempatan 4 bulan 21 hari untuk diakselerasi pencapaiannya. (red : 8 Agustus 2018).

Selaku Gubernur Jawa Tengah Jateng, saya menyambut baik pelaksanaan evaluasi tengah tahun ini. Maknanya adalah mengetahui sejauh mana capaian melalui kinerja jajaran kesehatan di Jawa Tengah. Namun di sisi lain juga masih dihadapkan pada  tuntutan masyarakat (tuntutan kecepatan, kualitas, kemudahan), demikian ditegaskan oleh Bapak Asisten I Jawa Tengah.

Alhamdulillah semua stake holder telah datang, secara otomatis pulang sudah punya desain strategis untuk pencapaian.   Yangg rawuh dari direktur dan jajaran akademis untuk dikenalkan kepada mahasiswa kedokteran. Agar dititipkan melalui Perguruan Tinggi, saat melalui KKN atau PKL.  Jangan lagi hanya menamai jalan, gang, kegiatan grup KKN yang ada dokter atau FKM nya bila ada permasalahan kesehatan ada langkah operasional. Agar mulai belajar menemukan permaslahan dan menemukan alternative  solusi.

Sejalan dengan 7 misi Pemprov pada misi ke4 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di Jawa Tengah ada kegiatan yang substansi menjadi referensi di tingkat nasional yaitu 5 ng (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Nginceng nya untuk memotivasi kita peduli (kapan hamilnya, siap terhadap lingkungan) dan secara habitual kita lebih care

Jawa Tengah adalah terpadat nomer 3 se Indonesia. Masalah kepadatan penduduk berkolerasi dengan kerentanan di bidang kesehatan.  Oleh karenanya pada kesempatan ini, beberapa capaian yang sudah tercapai dengan baik agar lebih ditingkatkan seperiti Angka Kematian Ibu (AKI), Anka Kesakitan, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar. Di sisi lain, selaku gubernur, bukan maksud untuk tidak mempercayai pada jajarannya,  langsung kami intervensi, namun bisa jadi respon cepat belum diketahui oleh top manajer. Perlu adanya shortcut untuk pengambilan sikap dan keputusan.

Terima kasih untuk respon cepat untuk jajaran Rumah Sakit Prov maupun Kab/Kota. Rumah Sakit bukanlah media institusi pencari profit. Seluruh jajaran pengelola rumah sakit Agar mudah diakses, kecepatan pelayanan untuk bisa diperoleh oleh masyarakat. Rumah Sakit bergerak pada penyelesaian permasalahan kesehatan. Pola pelayanannya menjadi pola pelayanan berbasis pada publik. Semuanya sejalan dengan visi misi pada RPJMD 2013-2018. Dan Alhamdulillah akan saya lanjutkan 2019-2023.  Jajaran kesehatan memegang peranan penting dalam menopang cita-cita RPJMN yaitu :

SDM nya pasti akan sehat sehingga siap untuk melakukan kinerja yang bagus. Bila SDM bagus, kecukupan kesejahteraan bagus, maka pembangunan yang kita cita-citakan untuk mensejahterakan dan mengembangkan Bangsa Indonesia akan terwujud.

Sebelum mengakhiri sesuai harapan Bpk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tentang draft RPJMD 2019 – 2023 pasti akan perlu dibahas dan ada konsultasi publik untuk penyempurnaan.  Kata kuncinya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan dilantik 17 september 2018 dengan Visi “Jateng Lebih Berdikari dan Semakin Sejahtera”.

Dari 4 misi, pada misi yang relevan dengan kesehatan yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar  dan lebih mencintai lingkungan. Dari Program kerjanya yang terkait adalah membangun RS Tanpa Dinding, termasuk di lingkungan pondok pesantren dan kaum defabel.  Harapan kami, setelah pertemuan ini daftar inventraisasi masalah kesehatan segera dibahas.

Aprresiasi diampaikan atas kinerja, jangan berpuas diri dan perbaiki diri. Demikian secara lengkap disampaikan dalam pembukaan Pertemuan Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018. (mik-8/8/18)

Tidak Ada Raport Merahnya……..??

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, Merupakan keberhasilan, dengan melihat kebelakang tahun 2016 dan sebelumnya masih ada rapot merah Tahun ini (2017) ada 50 indikator dengan 44 indikator (yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota) dan 6 indikator oleh RS provinsi dan kab kota, “tidak ada raport merahnya” . Demikian dilaporkan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam acara Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2018 Provinsi Jawa Tengah yang dimulai tanggal 8 Agustus 2018 bertempat di Hotel Patra Semarang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Heru Istiadi SH, M.Si selaku Assisten I (mewakili Gubernur Jawa Tengah) dan beberapa pejabat struktural baik di jajaran kesehatan maupun Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan, Para Akademisi Institusi Pendidikan Kesehatan serta Lintas sektor Tingkat Provinsi.

Dilaporkan secara detail bahwa Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018  dari 50 indikator pembangunan kesehatan, 42 indikator diantaranya sudah diselesaikan, sehingga pada tahun 2018 sebagai tahun akhir RPJMD, tinggal 8 indikator pembangunan kesehatan yang perlu diselesaikan.  Delapan indikator pembangunan kesehatan dimaksud adalah : (1). Angka Penemuan Kasus Baru TB  yang Tercatat (CNR ), (2). Angka Penemuan Kasus Baru Kusta, (3). Angka Penemuan Kasus Diare Balita, (4). Angka Penemuan Kasus ISPA Balita, (5). Angka  Kesakitan Malaria, (6). Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional, (7). Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar, dan (8). Proporsi TPM yang memenuhi syarat.

Kemudian Tahun 2019 kemungkinan ada indikator tidak masuk lagi menjadi indikator RPJMD provinsi. Karena ada kewajiban melaksanakan SPM.  RPJMD di tahun mendatang banyak yang tidak masuk di RPJMD Provinsi, ini menjadi PR bagi dinas kesehatan kab kota untuk memasukkan di RPJMD Kab Kota.

Upaya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kesehatan diperlukan guna mendukung program dan kegiatan yang perlu diupayakan bersama pada akhir RPJMD ini. Selain target RPJMD yang masih harus kita selesaikan pada akhir 2018, kita juga menghadapi permasalahan pembangunan di Jawa Tengah yang perlu kita bicarakan / selesaikan bersama.  Akhir Tahun 2018 RPJMD akan berakhir, sehingga kita akan menyusun RPJMD baru untuk periode tahun 2019 – 2023, hal ini sejalan dengan terpilihnya Gubernur Jawa Tengah baru, periode 2019-2023. Persiapan penyusunan RPJMD baru perlu kita persiapkan bersama.

Adapun Tujuan Pertemuan adalah  :

  1. Melakukan evaluasi akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Bidang Kesehatan 2013-2018.
  2. Mengkoordinasikan kebijakan dan program untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan target akhir RPJMD 2013-2018.
  3. Mempersiapkan RPJMD Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah.

Mengkoordinasikan penyelesiaan masalah-masalah pembangunan kesehatan di Jawa Tengah

Materi dan narasumber pada Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan Tahun 2018  ini adalah:

  • Arahan Gubernur Jawa Tengah : Percepatan Pembangunan Kesehatan Jawa Tengah pada Akhir RPJMD.
  • Kementerian Kesehatan :

(a). Arah dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2024

(b). Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Kesehatan di Tk  Nasional dan Jawa Tengah.

  • Bappeda Provisi Jawa Tengah : Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Peluang Anggaran Bidang Kesehatan.
  • Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah : Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah semester 1 tahun 2018
  • PERSI : Peranan RS dalam mencapai sasaran Pembangunan Kesehatan – Hospital Without Wall (Rumah Sakit Tanpa Dinding).
  • ADINKES Jawa Tengah  : Faktor Keberhasilan dan hambatan dalam mencapai Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten/Kota.
  • FK UNS Surakarta : Motivasi dan Inspirasi Pelaku Pembangunan Kesehatan

Demikian disampaikan laporan Kegiatan Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2018 Provinsi Kesehatan Jawa Tengah. (mi-8/8/18)

 

Meriahnya Lomba, Jelang Memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, Lomba 17 Agustus Hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kali ini cukup meriah dalam kegiatan lomba yang diikuti dari mulai pimpinan hingga seluruh jajaran kesehatan. Tujuan utama adalah menciptakan suatu momen harmonisasi, keakraban dan kegembiraan diantara karyawan dengan pimpinan instansi.

Adapun lomba-lomba tersebut telah dimulai hari jumat, 3 Agustus 2018  diantaranya Lomba Ketoprak Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Lomba Stand Up Comedy, Tenis Meja Putra dan Putri serta Lomba Hiburan (Makan Kerupuk, Pecah Balon, Joged Syantik, Makan Biskuit). Peserta lomba selain diikuti oleh Bidang dan Sekretariat, juga dimeriahkan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (mi-06/8/18)