Author Archives: dinkes

Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Dalam Sumber Daya Kesehatan tahun 2019

Untuk Informasi lebih lanjut  dapat didownload

Penguatan Pencapaian Pelayanan Kesehatan Semesta Dan Perbaikan Pelaksanaaan Jaminan Kesehatan Nasional

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — Riset Fasilitas Kesehatan merupakan penelitian berbasis fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fasilitas yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan mengenai tata kelola, SDM, sarana dan prasarana, obat-obatan dan alat kesehatan, sistem informasi, pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 di Hotel Haris Semarang (red. 6/1/19)

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Direktur Rumah Sakit di Jawa Tengah, Kepala Kesdam Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Litbangkes di Provinsi Jawa Tengah, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang dan Tim Manajemen Korwil I Jawa Tengah, Penanggung Jawab Teknis dan Penanggung Jawab Operasional.

Ditegaskan dalam pertemuan tersebut, bahwa Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) adalah diperolehnya rekomendasi untuk penguatan pencapaian pelayanan kesehatan semesta dan perbaikan pelaksanaaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih detail lagi dikatakan, terkait dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem pengelolaan pelayanan kesehatan yang telah berjalan, maka pada tahun 2019 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI akan melaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) yang menitik beratkan pada Riset Evaluatif JKN.

Saya berharap untuk memperoleh validitas data yang dapat dihandalkan, diperlukan dukungan dari banyak pihak, terutama dari Bapak/ Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Direktur Rumah Sakit, dan berbagai pihak dari lintas sektor terkait.

Demikian akhir dari penyampaian sambutan kegiatan tersebut. (mik 6/2).

Musim Penghujan, Waspada DBD dan Leptospirosis

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr.Yulianto Prabowo, M.Kes melaksanakan  wawancara dengan beberapa wartawan perihal penyakit selama musim penghujan. Menurutnya, khusus untuk kasus DBD selalu terjadi peningkatan kasus pada Bulan Januari, tidak hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia, Bulan Maret sampai April turun, Bulan Oktober mulai terjadi kenaikan kembali.

“Kenapa seperti itu? Karena terkait kondisi lingkungan, apalagi sekarang terjadi puncak musim hujan, karena DB berkembang  dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu udara, tempat – tempat perindukkan, sehingga kalau sekarang mengalami peningkatan memang trendnya seperti itu,” jelasnya.

Di Jawa Tengah untuk kasus yang terkonfirmasi masuk ke data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ada 1250-an kasus, dan yang tinggi adalah di Sragen 200 kasus, Grobogan 150 kasus, Pati 87 kasus, Jepara 78 kasus, Blora 75 kasus, Purbalingga 76 kasus, Cilacap 71 kasus, dan Boyolali 51 kasus. Sedangkan untuk kasus sampai meninggal dunia ada 12 kasus dari 1250 kasus.

Hasil pengukuran Case Fatality Rate (CFR) sebesar 1% angka ini tergolong rendah karena jauh dibawah standar nasional yaitu 2%. “Jumlah kasus DBD yang meninggal -sampai saat ini ada 12 kasus yang terkonfirmasi, kebanyakan usia anak, yaitu 5 – 15 tahun,” jelasnya.

Beliau mengungkapkan, untuk status DBD sendiri cenderung ke arah Waspada KLB dan belum menjadi KLB.  Walaupun demikian tetap dilaksanakan kegiatan respon cepat terhadap penanggulangan kasus. “Hari liburpun kita buka untuk merespon secara cepat. Kita gerakkan masyarakat untuk pemberantasan jentik nyamuk (PJN), aktifkan pokjanal DBD, aktifkan 1 rumah 1 jumantik,” imbuhnya.

Sedangkan pencegahan DBD dengan fogging kurang disarankan dikarenakan ada beberapa kekurangan, seperti hanya mematikan nyamuk dewasa saja sedangkan jentiknya tidak ikut mati dan lebih banyak merusak ekosistem sekitar.

Selain kasus DBD, penyakit lain yang dapat muncul adalah Leptospirosis, merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat kencing tikus. “Penyakit ini disebabkan oleh kuman Leptospira, Tikus kencing di tempat becek/menggenang, kemudian apabila ada orang yang sedang di tempat becek/banjir, dan di bagian kaki/tangannya ada luka sedikit, dari situ leptospira bisa masuk, dan dapat menyebakan kematian,” jelasnya.

Menurut data yang terkonfirmasi, untuk kasus Leptospirosis di awal Tahun 2019 terjadi 28 kasus di Jawa Tengah. “Di sepanjang tahun 2018 terjadi kasus 3/100ribu penduduk, kasus memang kecil, hanya saja tetap terus diwaspadai karena angka CFRnya bisa mencapai 30%,” jelasnya.

Sedangkan untuk penanganan untuk korban banjir dan pengungsi telah dilayani sebaik-baiknya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya. Di kabupaten/kota sampai poskesdes telah langsung bergerak menangani di wilayah kerja masing – masing, obat – obatanpun telah tersedia dengan cukup, dikarenakan banyaknya partisipasi dari rumah sakit negeri maupun swasta, bahkan sampai organisasi profesi telah respon cepat menangani korban banjir. “Untuk teman di lapangan yang ada, silahkan menggunakan stok obat yang ada, baik di poskesdes, puskesmas, dinas kesehatan kota/kabupaten, apabila perbekas kurang, dapat lapor ke provinsi, dan kami siap membackup,” terangnya dalam akhir wawancara. (Humas Dinkesprov Jateng, 31/1)

Waspada Hujan Turun Tak Menentu

www.dinkes.jatengprov.go.id – Semarang, “”Waspada Hujan Turun Tak Menentu”, demikian tema dalam dialog interaktif bertempat di Studio Mini Kantor Gubernur Jawa Tengah, (selasa, 29/1). Secara lengkap disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tebngah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) bahwa pada musim hujan yang tidak menentu ini, perlunya diwaspadai dampak penyakit yang timbul diantaranya : penyakit diare, DBD, dan Leptospirosis, tetapi masyakarat jangan panik melainkan respon cepat saat menjumpai gejala tersebut kepada petugas kesehatan dan falisitas kesehatan terdekat.

Kepala Dinkes menekankan khusus pada gejala penyakit leptospirosis, harus hati-hati pada wilayah yang terkena banjir. Lindungi kaki dengan alat pelindung diri, seperti : sepatu boot, sarung tangan karet, untuk mencegah kuman leptospira masuk melalui kulit yang terluka.

Ditambahkan oleh dr. Hapsari bila mengalami pada 3 hari pertama demam karena sulit membedakan antara tiphus dan DBD/demam karena influensa. Curigai DBD dulu, dan segera lakukan cek lab darah. Jika hari ke-4 demam menurun, tapi anak masih “nglentruk”, hati-hati dan segera bawa ke RS. Bisa jadi itu fase rawan. Sementara, tiphus br terjadi pada hari ke-5, kemudian untuk pasien diare, jaga agar tidak dehidrasi dengan memperbanyak minum

Puncak hujan sedang terjadi, dari akhir Januari-Februari nanti.  Akhir-akhir ini cuaca ekstrim dengan hujan sangat tinggi banyak terjadi. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, termasuk terhadap potensi longsor, demikian dikatakan oleh pihak BMGK (Ka Staklim Semarang Ahmad Yani BMKG Jateng, Achadi Subarkah Raharjo).

Diperkirakan untuk Jawa Tengah pada tanggal 30-31 Januari dan 1 Februari 2019, terjadi hujan lebat. dari bagian selatan, bergerak ke utara

Kalahar BPBD Jateng, Sudaryanto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota, TNI, Polri, PMI, Tagana dan lembaga terkait lain, sudah bersama bergerak di lokasi banjir. Termasuk, mengevakuasi, penanganan di pengungsian, maupun bantuan logistik.

Masyarakat juga mesti lebih peduli, bekerja bakti membersihkan saluran air. Jangan membuang sampah di sungai, demikian dilaporkan oleh pihak BPBD di sela-sela akhir dialog tersebut (humas dinkesprov jateng 30/1).

Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas

www.dinkesjatengprov.go.id–Senin, 28 Januari 2019 bertempat di Aula Wijayakusuma Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berlangsung Kegiatan penyerahan DIPA – DPA TA. 2019 dan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Acara diawali dengan Laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Agus Tri Cahyono, Apt.,M.Si. Beliau mengatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan penyerahan DIPA – DPA APBD TA 2019, pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja, pelaksanaan penandatangan pakta integritas, dan persiapan pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN TA.2019.

“Dari visi misi gubernur terpilih, maka kami mengusulkan tujuan pembangunan kesehatan tahun 2018-2023 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator angka harapan hidup dan meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator nilai kepuasan masyarakat,” tandasnya.
Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes. Menurutnya, kita diberi tenaga, anggaran, alat, prosedur tujuannya yaitu supaya rakyat sejahtera, sehingga untuk mencapai hal tersebut maka harus bekerja secara profesional, punya integritas, dan loyalitas.
“Kerja harus menghasilkan kinerja, sedangkan kinerja sebagai outcome/impact. Kinerja seperti apa yang dituntut? Ya yang ada indikator – indikator yang harus mendasari kinerja masing-masing,” tambahnya.
“Pada pertemuan ini akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan kerja antara pemberi dan penerima mandat berdasarkan pertimbangan sumber daya yang ada, diantara lain sdm, sarana dan prasarana yang dimiliki, tujuan dari perjanjian kinerja adalah akuntabilitas, tranparansi, dan kinerja aparatur dan wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja harus sesuai dengan renstra dan indikator harus sesuai dengan RPJMD,” tandasnya.
Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber yang terkait dengan acara tersebut, yaitu Rachnanto Adi Winarno selaku Kepala Bidang DPAI Kanwil DJPB Jawa Tengah dan Slamet AK selaku Kabid. Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
Setelah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sesi tanya jawab oleh narasumber, ishoma, penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas, dan ditutup dengan acara ramah tamah bagi seluruh peserta yang hadir.( Humas Dinkes Prov. Jateng )

Big Data dan Artificial Intelligence

www.dinkesjatengprov.go.id, Semarang — Era revolusi industri 4.0 salah satu yang diandalkan adalah Big Data dan Artificial Intelligence. Pemerintah mendorong pengembangan data center sebagai backbone dari cloud computing di Indonesia.  Ke depan dalam revolusi industri 4.0, tanpa data, revolusi ini tidak bisa berjalan. Tanpa data yang kuat, efisiensi tidak akan berjalan. (red. 24/1).

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengelola Sistem Informasi Kesehatan se Jawa Tengah, dimana kegiatan ini dilakukan setiap tahun dalam rangka Monitoring dan  Evaluasi SIK Jawa Tengah.

Revolusi Industri 4.0 ini mengandalkan kecanggihan dan ketersediaan teknologi sehingga dapat diarahkan untuk mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisis dan menghasilkan produk-produk informasi dan pada gilirannya untuk masyarakat. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes).

Dikutip dari  Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Kadinkes Jawa Tengah, bahwa Revolusi Industri 4.0 telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era Revolusi Industri 4.0.

Otomatisasi di semua bidang dan konektivitas adalah tanda yang nyata dari Revolusi Industri Keempat. Transformasi pada Revolusi Industri Keempat ini adalah inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan lebih cepat dari sebelumnya.  Perkembangan internet telah memulai revolusi industri 4.0. Dengan internet, suatu proses produksi dapat diatur secara virtual dan saling terkoneksi dengan adanya sistem komputasi awan (Cloud), analisis data, dan IoT (internet of things).

Data yang diambil secara otomatis dan real time akan mengurangi adanya human error karena manual entry sehingga tentunya akan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Ketersediaan data dalam bentuk digital juga memudahkan kolaborasi karena dapat diakses melalui berbagai interface seperti smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya.

Lebih detail lagi dikatakan bahwa, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung tatakelola sistem informasi kesehatan juga semakin luas. Ini dibuktikan dari banyaknya organisasi sektor publik seperti dinas kesehatan dan rumah sakit daerah, yang sudah menggunakan TIK untuk mendukung proses kerja di organisasinya.

Sistem-sistem yang telah dikembangkan tersebut belum “interoperable” – yakni, tidak bisa saling komunikasi antara satu sistem dengan yang lain.  Walaupun ada banyak daerah yang sudah mempunyai SIK yang bagus dan terkomputerisasi namun data bank ini belum semuanya diintegrasikan ke dalam bank data provinsi.

Penguatan Bank data kesehatan menjadi keharusan di tingkat kabupaten/kota, karenanya mau tidak mau penataan Bank data kesehatan harus ditingkatkan. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diharapkan mewujudkan integrasi Data Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dan dukungan guna optimalisasi integrasi SIK Jawa Tengah sehingga data dan informasi yang evidence based dapat mensupport capaian RPJMD.

 Selain itu perlu diketahui bahwa di  tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  telah mengembangkan unit baru terkait PSC 119 Provinsi Jateng, karenanya dibutuhkan Support PSC119 Kabupaten/Kota, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem informasi nya.

Dalam upaya mendukung ketercapaian Indikator Program (Indikator Level Bidang) yaitu Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan serta indikator kegiatan (indikator level seksi di Seksi Manajemen Informasi Kesehatan) yaitu Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi, kedepan akan lebih banyak dibutuhkan para analis data terkait big-data dan penyiapan Artificial Intelligence.

Saya berharap pertemuan hari ini dapat saudara-saudara ikuti dengan penuh semangat dan dapat merumuskan berbagai upaya perbaikan agar penyelenggaraan SIK dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan kesehatan di Jawa Tengah yang kita cintai. Demikian akhir dari penyampaian sambutan kegiatan tersebut. (mik 25/1).

Jum’at Zumba dengan Pasukan Oranye

Semarang, 11 Januari 2019 – Humas Dinkes Prov.Jateng Mengawali Hari Jum’at pagi di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dilakukan kegiatan rutin, yaitu senam bersama pegawai. Tetapi ada yang berbeda kali ini, yaitu kehadiran tamu “pasukan oranye”. Yakni dari Hotel Harris Sentraland Semarang, yang menjalin kerja sama menguntungkan dengan Dinkes Provinsi Jawa Tengah.  Dalam hal promosi layanan hotel ke pegawai Dinkes Prov. Selain promosi produk layanan hotel, bagi pegawai Dinkes Prov. mendapatkan manfaat bisa melakukan aktivitas fisik sebelum memulai pekerjaan dan meningkatkan kebersamaan antar pegawai, yaitu senam bersama.

Acara diawali dengan sambutan dari GM Hotel Harris Sentraland, Bapak Miyana. “Terimakasih untuk diberikan kesempatan bagi kami untuk zumba dan olah raga bareng, semoga bisa lanjut tiap Jum’at, dan semoga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih sehat,” ujarnya.

               Dilanjutkan dengan dance moving ala pasukan oranye yaitu dari Hotel Harris, para pegawai Dinkes Prov diajak untuk mengikuti dance yang enerjik dipandu oleh tim dari Harris Hotel Sentraland. Setelah itu dilakukan pembagian doorprize yang disediakan oleh Harris Hotel Sentraland. Doorprize yang disediakan berupa goodie bag, voucher barbeque,  dan voucher menginap di Hotel Harris Sentraland Semarang. Kemudian dilanjutkan dengan Zumba yang dipandu oleh instruktur yang juga disiapkan oleh tim Harris Hotel Sentraland. Sangat terlihat semangat dari pegawai Dinkes Prov untuk mengikuti setiap gerakan Zumba.

Menurut Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM kegiatan ini bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak, “Ya satu sisi bagi pegawai Dinkes Prov bisa melakukan aktivitas fisik bareng, sehat bareng, dan istilahnya ya germas bareng sebelum memulai kerjaan kantor, terlihat dari teman-teman semangat untuk mengikuti gerakan zumba, dan bagi pihak Hotel Harris bisa memanfaatkan dalam hal marketing yang mudah dan cepat, seperti ke kantor-kantor seperti ini”, tambahnya.

Jumantik, Sebagai Cara Pemberantasan Murah dan Sederhana Lawan DBD Selain 3M

Semarang, 10 Januari 2019 – dinkes.jatengprov.go.id. Diawali dengan kehebohan penemuan kasus DBD di Kota Semarang mencapai kasus 52 kejadian di RSUD Ketileng Semarang. Setelah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes, bahwa kejadian temuan kasus DBD di awal minggu Tahun 2019 hanya 13 kasus saja, kemungkinan besar 52 kasus tersebut sebagai penjumlahan kasus sejak Tahun 2018.
“Dalam setahun terakhir, frekuensi timbulnya penyakit (incident rate) DBD di Jawa Tengah cenderung menurun. Tahun 2017 ditemukan kejadian sebanyak 21,6 per 100.000 penduduk, sedangkan Tahun 2018 turun menjadi 8,6 per 100.000 penduduk,“ jelasnya.
Sepanjang Tahun 2018 Kota Magelang menempati urutan pertama dengan kejadian DBD sebesar 39,6 kasus per 100 ribu penduduk, disusul oleh Kabupaten Grobogan sebesar 27,5 kasus per 100 ribu penduduk, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk Kota Semarang sendiri hanya ditemukan 5,4 kasus per 100 ribu penduduk, dan paling rendah adalah Kabupaten Brebes dengan 0,5 kasus per 100 ribu penduduk,” ungkap beliau.
Hujan tidak tiap hari mempengaruhi perkembangbiakkan nyamuk. Nyamuk berkembang biak semakin kondusif. Dengan kondisi tersebut, kami menghimbau warga untuk mewaspadai demam berdarah, karena seperti diketahui, DBD dengan vektor nyamuk aedes aegypti, bisa ditemui disekitar rumah, seperti di tempat-tempat penampungan air yang bersih yang disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak,“ujarnya.
Pemberantasan yang murah dan sederhana sebenarnya masyarakat sendiri. Sejak awal setiap rumah tangga punya juru pemantau jentik atau jumantik. Lebih baik satu rumah satu pemantik, tugas jumantik sebetulnya sederhana memastikan bahwa setiap rumah di dalam atau diluar rumah tidak ada jentik nyamuk, bila ditemukan segera dimusnahkan dengan menguras, menutup, menimbun, dikenal dengan 3 M.
“Jumantik cukup memastikan tiap 5 hari sekali ada atau tidak jentik di rumah, kalau tidak ada jentik, ya tidak ada penyakit demam berdarah. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Kalau kita semua bergerak maka demam berdarah bisa ditekan sekecil mungkin,” ungkapnya.
Dalam akhir sesi wawancara, tak lupa beliau mengucapkan terimakasih untuk warga Jawa Tengah yang juga menyambut himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sehingga angka kejadian demam berdarah bisa menurun.

SEMINAR NASIONAL RISNAKES

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang (22/11/2018), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Rahma Nurchayati, SKM.M.Kes) telah membuka acara Seminar Nasional dengan tema “Manfaat Hasil Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan (Risnakes) Dalam Mendukung Percepatan Universal Health Coverage  Terkait Availability, Accessibility, Acceptibility  Dan Quality  Sumber Daya Kesehatan”, yang dalam rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke 54 tahun 2018 diselenggarakan di hotel Metro Semarang. Sebagai narasumber kegiatan tersebut antara lain dari Badan Penelitian dan  Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (DR.dr. Harimat Hendarwan, M.Kes),  Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (dr. Nurrahmiati, MKM) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Rahma Nurchayati, SKM, M.Kes)

Diteruskan dalam sambutannya bahwa  penyedia layanan kesehatan merupakan inti dari sistem kesehatan nasional yang substansinya meliputi mengurangi dan menyembuhkan rasa sakit dan penderitaan, mencegah penyakit, dan mengurangi faktor risiko. Kualitas pelayanan kesehatan berkorelasi positif terhadap jumlah dan kualitas tenaga kesehatan. Secara kontekstual, tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan menghadapi pencapaian jaminan kesehatan, azas manfaat, peningkatan cakupan pelayanan, serta bagaimana Negara menghasilkan, mendistribusikan dan mempertahankan tenaga kesehatan yang mendukung Universal Health Coverage.

Disampaikan juga bahwa, permasalahan terkait tenaga kesehatan meliputi aspek ketersediaan (availability), keterjangkauan (accesibility), penerimaan (acceptability), dan mutu (quality). Ketersediaan tenaga kesehatan berarti bahwa terdapat kecukupan tenaga kesehatan dengan kompetensi relevan dan terjangkau dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Keterjangkauan dapat diartikan bahwa masyarakat dapat menjangkau tenaga kesehatan tersebut, baik terkait waktu tempuh dan transport, jam buka pelayanan, mekanisme rujukan, dan biaya pelayanan (direct dan indirect).

Aspek penerimaan (acceptability) meliputi karakteristik dan kemampuan tenaga kesehatan untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat, serta mampu dipercaya. Dalam aspek mutu (quality) terkandung komponen kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku tenaga kesehatan sesuai norma profesional dan sesuai dengan yang diharapkan dari masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi dalam menilai aspek ketersediaan (availability) adalah ketersediaan data yang valid mengenai jumlah tenaga kesehatan yang ada. Dalam hal keterjangkauan (aksesibilitas), dijumpai pula lebarnya disparitas keberadaan tenaga kesehatan secara geografis.

Pada prinsipnya ketersediaan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, harus berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan penanggulangan penyakit dan kematian serta keberhasilan pengobatan pada institusi tersebut. Sebagai contoh jumlah dan kualitas tenaga epidemiolog, entomolog dan promosi kesehatan terhadap keberhasilan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit. Kemudian jumlah dan kualitas dokter OBSGYN sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertolongan maternal.

Permasalahan global terkait kualitas dan kuantitas data tenaga kesehatan antara lain tidak diketahui secara pasti berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada, sebaran, produksi, serta kapasitasnya. Kondisi ini berdampak pada sulitnya membuat satu kebijakan ketenagaan yang adekuat serta pengalokasian peran pada setiap jenjang administrasi Pemerintahan yang tepat. Kondisi ini juga akan berpengaruh pada optimalitas perencanaan, rekruitmen, distribusi, dan retensi ketenagaan.

Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang telah dilakukan pada tahun 2017 lalu dengan total coverage bertujuan untuk memperoleh data ketenagaan di bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan, rumah sakit umum dan khusus, baik pemerintah maupun swasta, dan Puskesmas). Hasil dari riset ini tentunya diharapkan mampu menjawab kebutuhan ketenagaan kesehatan tersebut dan dapat memberikan informasi yang memadai untuk kebijakan ketenagaan bidang kesehatan antara lain penajaman perencanaan, rekruitmen, dan distribusi ketenagaan kesehatan.

Pada akhir  sambuatan telah disampaikan ucapan terima kasih kepada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Tengah, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah, melakukan upaya penyebarluasan informasi terkait paduan antara hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan, dalam kerjasama kegiatan tersebut.

(MIK/22/11/18)

Peringatan Hari Kesehatan ke 54 tahun 2018

www.dinkesjatengprov.go.id– Semarang, Peringatan Hari Kesenatan Nasional yang saat ini kita laksanakan, mengangkat Tema “Aku Cinta Sehat” dengan sub tema “Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita”. Tema tersebut sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menekankan pada kesadaran tiap individu untuk meningkatkan berperilaku hidup sehat. Demikian sambutan Menteri Kesehatan RI yang telah dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah (H. Taj Yasin) di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah saat upacara berlangsung dan di hadiri dari berbagai Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi Kesehatan, dan Institusi Pendidikan Kesehatan.
Peringatan HKN ke-54 ini sebagai momentum yang baik untuk mengingatkan kita bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud, apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan promotive-preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Mengubah pola hidup kearah promotive – preventif dengan menekankan pada perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
Meningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) telah diprakarsai oleh Presiden RI menjadi suatu Gerakan Nasional yang tertuang dalam Inpres No.1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Dalam kesempatan Hari Kesehatan Nasional Ke-54 yang bertepatan dengan 4 (empat) Tahun Pemerintahan Jokowi -JK, kita patut bersyukur bahwa berbagai Program Kesehatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita refleksikan melalui hasil-hasil pembangunan kesehatan yang meliputi upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan.
Dalam kaitan peran pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan melalui perlindungan finansial telah dibayarkan iuran bagi penerima bantuan Iuran (PIB) yakni 87,8 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 92,3 juta jiwa. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima layanan JKN dari 19.969 tahun 2015 menjadi 21.763 pada tahun 2017. Untuk fasilitas tingkat lanjutan juga mengalami peningkatan dari 1.847 faskes pada tahun 2015 menjadi 2.292 pada tahun 2017.
Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), hingga tahun 2017 Pemerintah telah menempatkan 6.316 tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesdialis (WKDS) serta penugasan khusus calon dokter spesialis.
Pemerintah pada tahun 2017 untuk meningkatkan mutu layanan telah meningkatkan sarana dan prasarana pada fasilitas tingkat pertama sebanyak 375 rehabilitasi Puskesmas, 35 pembangunan Gedung, 750 pembangunan baru Puskesmas, 34 Unit Puskesmas keliling perairan, 537 Unit Puskesmas keliling roda empat, Penyediaan 1.650 Unit ambulans roda dua, 86 Unit ambulans roda empat, dan 2.525 peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas, serta 10.437 penyediaan alat kesehatan di Puskesmas. Saat ini untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan telah terdapat 104 rumah sakit rujukan regional, 20 RS rujukan propinsi, 4 RS rujukan Nasional, dan 408 RSUD lainnya.

Untuk capaian program HIV/AIDS melalui upaya terobosan Temukan, Obati, Pertahankan pengobatan ARV (TOP) sampai 2017 telah diberikan ARV sebanyak 87.031 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Dalam Upaya pengendalian TBC mel alui upaya Inovasi Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) dengan menerapkan integrasi kegiatan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK), diperoleh success rate minimal 85% sampai 2017 di 307 Kab/Kota, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada Balita mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013, menjadi 30,8% di tahun 2018 (data RISKESDAS).
Selain keberhasilan diatas kita juga masih menghadapi tantangan permasalahan kesehatan yang masih terjadi di Indonesia diantaranya masih tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kurang gizi, penyakit menular dan tidak menular. Ini harus segera diselesaikan jika kita ingin meningkatkan kualitas hidup saat ini dan masa yang akan datang. Terutama Puskesmas, ini perlu saya ingatkan pada para kepala dinas dan kepala puskesmas agar mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah masing-masing
Puskesmas dan tenaga kesehatan di dalamnya harus mengambil peran mencerdaskan masyarakat untuk hidup sehat dengan secara aktif dan terus menerus melakukan upaya promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Saat ini alokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah cukup besar, sehingga besar juga harapan agar permasalahan kesehatan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh insan kesehatan baik dijajaran Kementerian Kesehatan maupun ditingkat daerah agar menjadikan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 sebagai momentum untuk merefleksikan kembali sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan serta sejauh mana keberhasilan sektor kesehatan dalam melibatkan semua unsur. lintas sektor, dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan.
Peringatan Hari Kesehatan Nasional saat ini, mari kita kobarkan semangat melayani, semangat menggerakkan. semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat, semangat memandirikan dan memberdayakan masyarakat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang dimulai dari diri kita masing-masing.
Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan Program Kesehatan tidak terlepas dari peran masyarakat dan lintas sektor terkait. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong terlaksananya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan GERMAS, kita mengajak kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, yang pada akhirnya dapat membentuk bangsa Indonesia yang kuat.
Oleh karena itu saya ingin memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Program kesehatan baik lintas program maupun lintas sektor, akademisi, kepala daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan lain-lain, sehingga dimasa yang akan datang pembangunan kesehatanakan terus mengalami kemajuan serta dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang sehat dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ini dengan penuh semangat dan suka cita. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengena ng jasa para pejuang pembangunan kesehatan, meneladani semangat dan pengabdian mereka serta mendoakannya agar mendapatkan ampunan serta tempat yang layak disisi Tuhan Yang Maha Esa.
Akhir kata marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa
— Allah Subhanahu Wataala agar berkenan memberikan bimbingan dan meridhoi seluruh niat baik dan upaya yang kita laksanakan, Aamin.

Selamat Hari Kesehatan Nasional,
“AKU CINTA SEHAT”
“AYO HIDUP SEHAT, MULAI DARI KITA”