Tag Archives: Dinkes

Rekruitmen Enumerator Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) : Riset Evaluasi JKN tahun 2019,  akan dilaksanakan Rekruitmen  Enumerator Provinsi Jawa Tengah  Rifaskes 2019.  Dibutuhkan enumerator Rumah Sakit sebanyak 32 orang dan enumerator puskesmas sebanyak 370 orang.   

Adapun Kriteria dan Mekanisme Rekruitmen Enumerator  dapat dilihat di sini

Rekruitmen Enumerator Rifaskes Tahun 2019

Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Dalam Sumber Daya Kesehatan tahun 2019

Untuk Informasi lebih lanjut  dapat didownload

INFORMASI TUBEL 2019

Penguatan Pencapaian Pelayanan Kesehatan Semesta Dan Perbaikan Pelaksanaaan Jaminan Kesehatan Nasional

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — Riset Fasilitas Kesehatan merupakan penelitian berbasis fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fasilitas yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan mengenai tata kelola, SDM, sarana dan prasarana, obat-obatan dan alat kesehatan, sistem informasi, pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 di Hotel Haris Semarang (red. 6/1/19)

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Direktur Rumah Sakit di Jawa Tengah, Kepala Kesdam Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Litbangkes di Provinsi Jawa Tengah, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang dan Tim Manajemen Korwil I Jawa Tengah, Penanggung Jawab Teknis dan Penanggung Jawab Operasional.

Ditegaskan dalam pertemuan tersebut, bahwa Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) adalah diperolehnya rekomendasi untuk penguatan pencapaian pelayanan kesehatan semesta dan perbaikan pelaksanaaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih detail lagi dikatakan, terkait dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem pengelolaan pelayanan kesehatan yang telah berjalan, maka pada tahun 2019 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI akan melaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) yang menitik beratkan pada Riset Evaluatif JKN.

Saya berharap untuk memperoleh validitas data yang dapat dihandalkan, diperlukan dukungan dari banyak pihak, terutama dari Bapak/ Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Direktur Rumah Sakit, dan berbagai pihak dari lintas sektor terkait.

Demikian akhir dari penyampaian sambutan kegiatan tersebut. (mik 6/2).

Rakornis_Rifaskes_6_8 Feb 2019

Rakornis_Rifaskes_6_8_Feb

MATERI MONEV SIK 24-25 JANUARI 2019

Musim Penghujan, Waspada DBD dan Leptospirosis

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr.Yulianto Prabowo, M.Kes melaksanakan  wawancara dengan beberapa wartawan perihal penyakit selama musim penghujan. Menurutnya, khusus untuk kasus DBD selalu terjadi peningkatan kasus pada Bulan Januari, tidak hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia, Bulan Maret sampai April turun, Bulan Oktober mulai terjadi kenaikan kembali.

“Kenapa seperti itu? Karena terkait kondisi lingkungan, apalagi sekarang terjadi puncak musim hujan, karena DB berkembang  dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu udara, tempat – tempat perindukkan, sehingga kalau sekarang mengalami peningkatan memang trendnya seperti itu,” jelasnya.

Di Jawa Tengah untuk kasus yang terkonfirmasi masuk ke data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ada 1250-an kasus, dan yang tinggi adalah di Sragen 200 kasus, Grobogan 150 kasus, Pati 87 kasus, Jepara 78 kasus, Blora 75 kasus, Purbalingga 76 kasus, Cilacap 71 kasus, dan Boyolali 51 kasus. Sedangkan untuk kasus sampai meninggal dunia ada 12 kasus dari 1250 kasus.

Hasil pengukuran Case Fatality Rate (CFR) sebesar 1% angka ini tergolong rendah karena jauh dibawah standar nasional yaitu 2%. “Jumlah kasus DBD yang meninggal -sampai saat ini ada 12 kasus yang terkonfirmasi, kebanyakan usia anak, yaitu 5 – 15 tahun,” jelasnya.

Beliau mengungkapkan, untuk status DBD sendiri cenderung ke arah Waspada KLB dan belum menjadi KLB.  Walaupun demikian tetap dilaksanakan kegiatan respon cepat terhadap penanggulangan kasus. “Hari liburpun kita buka untuk merespon secara cepat. Kita gerakkan masyarakat untuk pemberantasan jentik nyamuk (PJN), aktifkan pokjanal DBD, aktifkan 1 rumah 1 jumantik,” imbuhnya.

Sedangkan pencegahan DBD dengan fogging kurang disarankan dikarenakan ada beberapa kekurangan, seperti hanya mematikan nyamuk dewasa saja sedangkan jentiknya tidak ikut mati dan lebih banyak merusak ekosistem sekitar.

Selain kasus DBD, penyakit lain yang dapat muncul adalah Leptospirosis, merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat kencing tikus. “Penyakit ini disebabkan oleh kuman Leptospira, Tikus kencing di tempat becek/menggenang, kemudian apabila ada orang yang sedang di tempat becek/banjir, dan di bagian kaki/tangannya ada luka sedikit, dari situ leptospira bisa masuk, dan dapat menyebakan kematian,” jelasnya.

Menurut data yang terkonfirmasi, untuk kasus Leptospirosis di awal Tahun 2019 terjadi 28 kasus di Jawa Tengah. “Di sepanjang tahun 2018 terjadi kasus 3/100ribu penduduk, kasus memang kecil, hanya saja tetap terus diwaspadai karena angka CFRnya bisa mencapai 30%,” jelasnya.

Sedangkan untuk penanganan untuk korban banjir dan pengungsi telah dilayani sebaik-baiknya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya. Di kabupaten/kota sampai poskesdes telah langsung bergerak menangani di wilayah kerja masing – masing, obat – obatanpun telah tersedia dengan cukup, dikarenakan banyaknya partisipasi dari rumah sakit negeri maupun swasta, bahkan sampai organisasi profesi telah respon cepat menangani korban banjir. “Untuk teman di lapangan yang ada, silahkan menggunakan stok obat yang ada, baik di poskesdes, puskesmas, dinas kesehatan kota/kabupaten, apabila perbekas kurang, dapat lapor ke provinsi, dan kami siap membackup,” terangnya dalam akhir wawancara. (Humas Dinkesprov Jateng, 31/1)

Waspada Hujan Turun Tak Menentu

www.dinkes.jatengprov.go.id – Semarang, “”Waspada Hujan Turun Tak Menentu”, demikian tema dalam dialog interaktif bertempat di Studio Mini Kantor Gubernur Jawa Tengah, (selasa, 29/1). Secara lengkap disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tebngah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) bahwa pada musim hujan yang tidak menentu ini, perlunya diwaspadai dampak penyakit yang timbul diantaranya : penyakit diare, DBD, dan Leptospirosis, tetapi masyakarat jangan panik melainkan respon cepat saat menjumpai gejala tersebut kepada petugas kesehatan dan falisitas kesehatan terdekat.

Kepala Dinkes menekankan khusus pada gejala penyakit leptospirosis, harus hati-hati pada wilayah yang terkena banjir. Lindungi kaki dengan alat pelindung diri, seperti : sepatu boot, sarung tangan karet, untuk mencegah kuman leptospira masuk melalui kulit yang terluka.

Ditambahkan oleh dr. Hapsari bila mengalami pada 3 hari pertama demam karena sulit membedakan antara tiphus dan DBD/demam karena influensa. Curigai DBD dulu, dan segera lakukan cek lab darah. Jika hari ke-4 demam menurun, tapi anak masih “nglentruk”, hati-hati dan segera bawa ke RS. Bisa jadi itu fase rawan. Sementara, tiphus br terjadi pada hari ke-5, kemudian untuk pasien diare, jaga agar tidak dehidrasi dengan memperbanyak minum

Puncak hujan sedang terjadi, dari akhir Januari-Februari nanti.  Akhir-akhir ini cuaca ekstrim dengan hujan sangat tinggi banyak terjadi. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, termasuk terhadap potensi longsor, demikian dikatakan oleh pihak BMGK (Ka Staklim Semarang Ahmad Yani BMKG Jateng, Achadi Subarkah Raharjo).

Diperkirakan untuk Jawa Tengah pada tanggal 30-31 Januari dan 1 Februari 2019, terjadi hujan lebat. dari bagian selatan, bergerak ke utara

Kalahar BPBD Jateng, Sudaryanto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota, TNI, Polri, PMI, Tagana dan lembaga terkait lain, sudah bersama bergerak di lokasi banjir. Termasuk, mengevakuasi, penanganan di pengungsian, maupun bantuan logistik.

Masyarakat juga mesti lebih peduli, bekerja bakti membersihkan saluran air. Jangan membuang sampah di sungai, demikian dilaporkan oleh pihak BPBD di sela-sela akhir dialog tersebut (humas dinkesprov jateng 30/1).