Tak Berkategori

“Kenapa seperti itu? Karena terkait kondisi lingkungan, apalagi sekarang terjadi puncak musim hujan, karena DB berkembang  dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu udara, tempat – tempat perindukkan, sehingga kalau sekarang mengalami peningkatan memang trendnya seperti itu,” jelasnya.

Di Jawa Tengah untuk kasus yang terkonfirmasi masuk ke data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ada 1250-an kasus, dan yang tinggi adalah di Sragen 200 kasus, Grobogan 150 kasus, Pati 87 kasus, Jepara 78 kasus, Blora 75 kasus, Purbalingga 76 kasus, Cilacap 71 kasus, dan Boyolali 51 kasus. Sedangkan untuk kasus sampai meninggal dunia ada 12 kasus dari 1250 kasus.

Hasil pengukuran Case Fatality Rate (CFR) sebesar 1% angka ini tergolong rendah karena jauh dibawah standar nasional yaitu 2%. “Jumlah kasus DBD yang meninggal -sampai saat ini ada 12 kasus yang terkonfirmasi, kebanyakan usia anak, yaitu 5 – 15 tahun,” jelasnya.

Beliau mengungkapkan, untuk status DBD sendiri cenderung ke arah Waspada KLB dan belum menjadi KLB.  Walaupun demikian tetap dilaksanakan kegiatan respon cepat terhadap penanggulangan kasus. “Hari liburpun kita buka untuk merespon secara cepat. Kita gerakkan masyarakat untuk pemberantasan jentik nyamuk (PJN), aktifkan pokjanal DBD, aktifkan 1 rumah 1 jumantik,” imbuhnya.

Sedangkan pencegahan DBD dengan fogging kurang disarankan dikarenakan ada beberapa kekurangan, seperti hanya mematikan nyamuk dewasa saja sedangkan jentiknya tidak ikut mati dan lebih banyak merusak ekosistem sekitar.

Selain kasus DBD, penyakit lain yang dapat muncul adalah Leptospirosis, merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat kencing tikus. “Penyakit ini disebabkan oleh kuman Leptospira, Tikus kencing di tempat becek/menggenang, kemudian apabila ada orang yang sedang di tempat becek/banjir, dan di bagian kaki/tangannya ada luka sedikit, dari situ leptospira bisa masuk, dan dapat menyebakan kematian,” jelasnya.

Menurut data yang terkonfirmasi, untuk kasus Leptospirosis di awal Tahun 2019 terjadi 28 kasus di Jawa Tengah. “Di sepanjang tahun 2018 terjadi kasus 3/100ribu penduduk, kasus memang kecil, hanya saja tetap terus diwaspadai karena angka CFRnya bisa mencapai 30%,” jelasnya.

Sedangkan untuk penanganan untuk korban banjir dan pengungsi telah dilayani sebaik-baiknya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya. Di kabupaten/kota sampai poskesdes telah langsung bergerak menangani di wilayah kerja masing – masing, obat – obatanpun telah tersedia dengan cukup, dikarenakan banyaknya partisipasi dari rumah sakit negeri maupun swasta, bahkan sampai organisasi profesi telah respon cepat menangani korban banjir. “Untuk teman di lapangan yang ada, silahkan menggunakan stok obat yang ada, baik di poskesdes, puskesmas, dinas kesehatan kota/kabupaten, apabila perbekas kurang, dapat lapor ke provinsi, dan kami siap membackup,” terangnya dalam akhir wawancara. (Humas Dinkesprov Jateng, 31/1)

Kepala Dinkes menekankan khusus pada gejala penyakit leptospirosis, harus hati-hati pada wilayah yang terkena banjir. Lindungi kaki dengan alat pelindung diri, seperti : sepatu boot, sarung tangan karet, untuk mencegah kuman leptospira masuk melalui kulit yang terluka.

Ditambahkan oleh dr. Hapsari bila mengalami pada 3 hari pertama demam karena sulit membedakan antara tiphus dan DBD/demam karena influensa. Curigai DBD dulu, dan segera lakukan cek lab darah. Jika hari ke-4 demam menurun, tapi anak masih “nglentruk”, hati-hati dan segera bawa ke RS. Bisa jadi itu fase rawan. Sementara, tiphus br terjadi pada hari ke-5, kemudian untuk pasien diare, jaga agar tidak dehidrasi dengan memperbanyak minum

Puncak hujan sedang terjadi, dari akhir Januari-Februari nanti.  Akhir-akhir ini cuaca ekstrim dengan hujan sangat tinggi banyak terjadi. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, termasuk terhadap potensi longsor, demikian dikatakan oleh pihak BMGK (Ka Staklim Semarang Ahmad Yani BMKG Jateng, Achadi Subarkah Raharjo).

Diperkirakan untuk Jawa Tengah pada tanggal 30-31 Januari dan 1 Februari 2019, terjadi hujan lebat. dari bagian selatan, bergerak ke utara

Kalahar BPBD Jateng, Sudaryanto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota, TNI, Polri, PMI, Tagana dan lembaga terkait lain, sudah bersama bergerak di lokasi banjir. Termasuk, mengevakuasi, penanganan di pengungsian, maupun bantuan logistik.

Masyarakat juga mesti lebih peduli, bekerja bakti membersihkan saluran air. Jangan membuang sampah di sungai, demikian dilaporkan oleh pihak BPBD di sela-sela akhir dialog tersebut (humas dinkesprov jateng 30/1).

“Dari visi misi gubernur terpilih, maka kami mengusulkan tujuan pembangunan kesehatan tahun 2018-2023 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator angka harapan hidup dan meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator nilai kepuasan masyarakat,” tandasnya.
Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes. Menurutnya, kita diberi tenaga, anggaran, alat, prosedur tujuannya yaitu supaya rakyat sejahtera, sehingga untuk mencapai hal tersebut maka harus bekerja secara profesional, punya integritas, dan loyalitas.
“Kerja harus menghasilkan kinerja, sedangkan kinerja sebagai outcome/impact. Kinerja seperti apa yang dituntut? Ya yang ada indikator – indikator yang harus mendasari kinerja masing-masing,” tambahnya.
“Pada pertemuan ini akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan kerja antara pemberi dan penerima mandat berdasarkan pertimbangan sumber daya yang ada, diantara lain sdm, sarana dan prasarana yang dimiliki, tujuan dari perjanjian kinerja adalah akuntabilitas, tranparansi, dan kinerja aparatur dan wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja harus sesuai dengan renstra dan indikator harus sesuai dengan RPJMD,” tandasnya.
Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber yang terkait dengan acara tersebut, yaitu Rachnanto Adi Winarno selaku Kepala Bidang DPAI Kanwil DJPB Jawa Tengah dan Slamet AK selaku Kabid. Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
Setelah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sesi tanya jawab oleh narasumber, ishoma, penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas, dan ditutup dengan acara ramah tamah bagi seluruh peserta yang hadir.( Humas Dinkes Prov. Jateng )

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengelola Sistem Informasi Kesehatan se Jawa Tengah, dimana kegiatan ini dilakukan setiap tahun dalam rangka Monitoring dan  Evaluasi SIK Jawa Tengah.

Revolusi Industri 4.0 ini mengandalkan kecanggihan dan ketersediaan teknologi sehingga dapat diarahkan untuk mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisis dan menghasilkan produk-produk informasi dan pada gilirannya untuk masyarakat. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes).

Dikutip dari  Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Kadinkes Jawa Tengah, bahwa Revolusi Industri 4.0 telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era Revolusi Industri 4.0.

Otomatisasi di semua bidang dan konektivitas adalah tanda yang nyata dari Revolusi Industri Keempat. Transformasi pada Revolusi Industri Keempat ini adalah inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan lebih cepat dari sebelumnya.  Perkembangan internet telah memulai revolusi industri 4.0. Dengan internet, suatu proses produksi dapat diatur secara virtual dan saling terkoneksi dengan adanya sistem komputasi awan (Cloud), analisis data, dan IoT (internet of things).

Data yang diambil secara otomatis dan real time akan mengurangi adanya human error karena manual entry sehingga tentunya akan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Ketersediaan data dalam bentuk digital juga memudahkan kolaborasi karena dapat diakses melalui berbagai interface seperti smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya.

Lebih detail lagi dikatakan bahwa, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung tatakelola sistem informasi kesehatan juga semakin luas. Ini dibuktikan dari banyaknya organisasi sektor publik seperti dinas kesehatan dan rumah sakit daerah, yang sudah menggunakan TIK untuk mendukung proses kerja di organisasinya.

Sistem-sistem yang telah dikembangkan tersebut belum “interoperable” – yakni, tidak bisa saling komunikasi antara satu sistem dengan yang lain.  Walaupun ada banyak daerah yang sudah mempunyai SIK yang bagus dan terkomputerisasi namun data bank ini belum semuanya diintegrasikan ke dalam bank data provinsi.

Penguatan Bank data kesehatan menjadi keharusan di tingkat kabupaten/kota, karenanya mau tidak mau penataan Bank data kesehatan harus ditingkatkan. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diharapkan mewujudkan integrasi Data Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dan dukungan guna optimalisasi integrasi SIK Jawa Tengah sehingga data dan informasi yang evidence based dapat mensupport capaian RPJMD.

 Selain itu perlu diketahui bahwa di  tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  telah mengembangkan unit baru terkait PSC 119 Provinsi Jateng, karenanya dibutuhkan Support PSC119 Kabupaten/Kota, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem informasi nya.

Dalam upaya mendukung ketercapaian Indikator Program (Indikator Level Bidang) yaitu Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan serta indikator kegiatan (indikator level seksi di Seksi Manajemen Informasi Kesehatan) yaitu Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi, kedepan akan lebih banyak dibutuhkan para analis data terkait big-data dan penyiapan Artificial Intelligence.

Saya berharap pertemuan hari ini dapat saudara-saudara ikuti dengan penuh semangat dan dapat merumuskan berbagai upaya perbaikan agar penyelenggaraan SIK dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan kesehatan di Jawa Tengah yang kita cintai. Demikian akhir dari penyampaian sambutan kegiatan tersebut. (mik 25/1).

Semarang, 10 Januari 2019 – dinkes.jatengprov.go.id. Diawali dengan kehebohan penemuan kasus DBD di Kota Semarang mencapai kasus 52 kejadian di RSUD Ketileng Semarang. Setelah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes, bahwa kejadian temuan kasus DBD di awal minggu Tahun 2019 hanya 13 kasus saja, kemungkinan besar 52 kasus tersebut sebagai penjumlahan kasus sejak Tahun 2018.
“Dalam setahun terakhir, frekuensi timbulnya penyakit (incident rate) DBD di Jawa Tengah cenderung menurun. Tahun 2017 ditemukan kejadian sebanyak 21,6 per 100.000 penduduk, sedangkan Tahun 2018 turun menjadi 8,6 per 100.000 penduduk,“ jelasnya.
Sepanjang Tahun 2018 Kota Magelang menempati urutan pertama dengan kejadian DBD sebesar 39,6 kasus per 100 ribu penduduk, disusul oleh Kabupaten Grobogan sebesar 27,5 kasus per 100 ribu penduduk, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk Kota Semarang sendiri hanya ditemukan 5,4 kasus per 100 ribu penduduk, dan paling rendah adalah Kabupaten Brebes dengan 0,5 kasus per 100 ribu penduduk,” ungkap beliau.
Hujan tidak tiap hari mempengaruhi perkembangbiakkan nyamuk. Nyamuk berkembang biak semakin kondusif. Dengan kondisi tersebut, kami menghimbau warga untuk mewaspadai demam berdarah, karena seperti diketahui, DBD dengan vektor nyamuk aedes aegypti, bisa ditemui disekitar rumah, seperti di tempat-tempat penampungan air yang bersih yang disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak,“ujarnya.
Pemberantasan yang murah dan sederhana sebenarnya masyarakat sendiri. Sejak awal setiap rumah tangga punya juru pemantau jentik atau jumantik. Lebih baik satu rumah satu pemantik, tugas jumantik sebetulnya sederhana memastikan bahwa setiap rumah di dalam atau diluar rumah tidak ada jentik nyamuk, bila ditemukan segera dimusnahkan dengan menguras, menutup, menimbun, dikenal dengan 3 M.
“Jumantik cukup memastikan tiap 5 hari sekali ada atau tidak jentik di rumah, kalau tidak ada jentik, ya tidak ada penyakit demam berdarah. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Kalau kita semua bergerak maka demam berdarah bisa ditekan sekecil mungkin,” ungkapnya.
Dalam akhir sesi wawancara, tak lupa beliau mengucapkan terimakasih untuk warga Jawa Tengah yang juga menyambut himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sehingga angka kejadian demam berdarah bisa menurun.