Tak Berkategori

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — “Indikator Program Sumber Daya Kesehatan  yakni Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan dan indikator kegiatan Manajemen Informasi Kesehatan adalah Persentase sistem informasi kesehatan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui Pemutakhiran Data tingkat Provinsi Jawa Tengah, menjadi kegiatan yang penting dalam mendukung ketercapaian indikator tersebut”.  Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) dalam Pertemuan Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi di Hotel GrandEdge Semarang  yang dihadiri pengelola data kesehatan kabupaten/kota,  pengelola program Dinkes Provinsi Jateng, dan pengelola data UPT Dinkes Provinsi Jateng.

Ditegaskan pula bahwa kebutuhan akan data dan informasi kesehatan yang evidence based sangat besar, di kabupaten/kota/ puskesmas untuk operasionalisasi program, di provinsi untuk penentuan strategi program dan di pusat untuk menentukan kebijakan nasional.

Kebutuhan data dan informasi kesehatan dapat dipenuhi melalui data set prioritas, data dasar puskesmas & rumah sakit, capaian kinerja SPM, sistem informasi kesehatan dan profil kesehatan.

Akhir sambutannya, Yulianto menambahkan bahwa pemutakhiran data dengan output kegiatan Draft Final data kesehatan yang siap dianalisis dan dipublikasikan merupakan salah satu upaya konsolidasi dan updating data, guna meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data kesehatan. Yang selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas data, melalui penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR)—mik27/3

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — Hal tersebut ditekankan dalam sambutan dan arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Seminar Nasional “ Manfaat Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 Dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan di Jawa Tengah” di Hotel NJ Horison Jl, MT Haryono No.32, Semarang, 26 Maret 2019.

Seminar Nasional dengan narasumber dr. Irmansyah, Sp KJ (K) (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI), dr. Elvieda Sariwati, M.Epid (Kabag PI Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI),  dan dr. Sayono, S.KM, M.Kes(Epid) Pengurus Daerah IAKMI Jawa Tengah, dihadiri dengan antusias oleh peserta, meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah; Pimpinan Pendidikan Tinggi Kesehatan di Jawa Tengah dan Pimpinan Organisasi Profesi di Jawa Tengah.

Pada momen tersebut, Yulianto Prabowo, memberikan arahan tentang Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) sebagai penelitian bidang kesehatan berbasis komunitas yang dapat menggambarkan data kesehatan tingkat nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan Riskesdas yang lazim dilakukan setiap 5 tahun sekali merupakan interval yang tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menambahkan,  Riskesdas 2018 dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal metode dan kerangka sampel, dengan proses mengumpulkan data spesifik kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Hasil Riskesdas 2007 dan 2013 telah dimanfaatkan dalam pengembangan rencana kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019) oleh Bappenas, provinsi dan beberapa kabupaten/ kota menggunakan data Riskesdas untuk perencanaan, pemantauan, dan mengevaluasi program-program kesehatan berbasis bukti (evidence-based planning). Komposit beberapa indikator Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2013 juga telah digunakan menyusun model Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia. Nilai IPKM menghasilkan gambaran peringkat Kabupaten/Kota dalam bidang kesehatan, sehingga dapat melihat disparitas pembangunan kesehatan yang terjadi di Indonesia.

Ditekankan pula bahwa terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dibutuhkan capaian hasil Riskesdas 2018 per kabupeten/ kota untuk implementasi SPM di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dan hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari kabupaten/ kota.  Banyaknya informasi yang dapat dihasilkan melalui pelaksanaan Riskesdas dapat dimanfaatkan oleh banyak sektor terkait, maka perlu dipersiapkan mulai tahun 2017 supaya pelaksanaannya dapat dimulai pada awal tahun 2018.

Di akhir arahannya, Yulianto Prabowo menegaskan “ Pertimbangan manfaat yang cukup siknifikan dari hasil Riskesdas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Diseminasi Hasil Penelitian Kesehatan terkait Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 dalam bentuk Seminar Nasional”. (mik/26_3)

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP, dalam sambutan dan pembukaan Rakerkesda, hari kedua 25 Maret 2019.  Ditekankan dalam pertemuan tersebut, beberapa aspek dalam kesehatan yang perlu diicermati dan menjadi perhatian adalah Perilaku harus dibenahi. Seperti mulai mengurangi penggunaan plastik. Beliau mencanangkan kebijakan mengurangi plastik, dengan tidak minum air dalam kemasan botol. Dimana hal ini berdampak pada politik, yaitu “mereduce” plastik berarti harus nambah investasi di Jateng. Kemudian juga perlu meniru politik kesehatan Jepang.  Sebagai contoh, di Jepang semua  menggunakan transportasi umum dan tidak ada ojek online. Orang-orang di sana dipaksa jalan kaki, makan-makanan sehat, dan yang menarik adalah anak-anak diajari mengantri. Karena Jepang saat ini sedang melakukan investasi kesehatan dengan tujuan untuk hidup panjang dan sehat.  Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat.  Diantaranya adalah dengan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun, olah raga, dan makan buah serta sayur.

Lebih lanjut disampaikan, Perlunya “Kebahagiaan” dalam hidup. Kebahagiaan dapat diraih dengan cara sederhana, seperti dengan sering mengucapkan terima kasih, minta tolong.  Karena itu merupakan dasar kebahagiaan. Bila sudah bahagia, maka pikiran akan menjadi sehat, otomatis badan menjadi sehat.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Beliau juga menegaskan perlunya dikembangkan Sistem Informasi yang Dapat Diakses oleh Publik, sehingga publik bisa mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan.  Dikembangkan inovasi-inovasi di bidang Kesehatan, sebagai contoh program 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). 5ng ada berdasarkan kepedulian terhadap ibu hamil maka dapat mendeteksi banyak hal terhadap manusia, seperti : ibunya sehat/ tidak, suami peduli/ tidak, kandungan bermasalah atau tidak, gizi ibu hamilnya bagaimana, kira anak yang dilahirkan akan stunting/tidak,dsb.– humas dinkesprov jateng –

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan selama dua hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 bertempat di Hotel Grand Arkenso sampai dengan hari Senin tanggal 25 Maret 2019 bertempat di Hotel MG Setos Semarang.  Rakerkesda tahun 2019 mengusung tema “Mbangun Bareng Jawa Tengah: Lebih Sehat, Berdikari, dan Semakin Sejahtera”. Melalui tema tersebut diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan kesehatan melainkan bersama dengan tenaga kesehatan bersinergi dalam mewujudkan Jawa Tengah Sehat. Rakerkesda diikuti oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota, Sekretaris Dinas Kesehatan Kab/Kota, Para Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT, Perwakilan Puskesmas se Jawa Tengah, Labkesda se Jawa Tengah, Institusi Pendidikan Kesehatan, UPT Vertikal, Organisasi Profesi, Mitra Kesehatan, Lintas Sektor dan Organisasi Masyarakat.

Program kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH). Yang menjadi permasalahan adalah angka UHH Indonesia masih rendah dibanding negara lain. Untuk mencapai peningkatan UHH harus didukung oleh Universal Health Coverage (UHC) bahwa semua orang mendapat layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, akses financial dan layanan kesehatan yang bermutu. Selain itu, tingginya angka PTM di Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus menjadi fokus utama agar Rumah Sakit/ fasilitas kesehatan memiliki indikator PTM. Hal ini juga harus didukung keterlibatan swasta dalam hal ini RS swasta dan klinik dalam upaya mendukung program kesehatan.

Rakerkesda tahun 2019 memiliki tujuan umum yaitu terwujudnya cakupan pelayanan kesehatan semesta di Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khususnya adalah tersosialisasinya evaluasi kinerja program pembangunan kesehatan tahun 2018 dan strategi kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2019, terwujudnya akselerasi dan harmonisasi peran dan fungsi Dinas kesehatan, RS dan fasyankes lain dalam menuntaskan masalah kesehatan prioritas (P2M, P2TM, AKI, AKN, Stunting) di Jawa Tengah, sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di provinsi dan Kabupaten/Kota, sinkronisasi Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam upaya pencapaian program prioritas Implementasi Rumah Sakit tanpa Dinding, tersusunnya Rencana Aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Acara Rakerkesda dibuka Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dilanjutkan diskusi panel yang terbagi menjadi 2 sesi. Pada panel sesi 1, materi pertama disampaikan oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah mengenai Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dilanjutkan dengan materi kedua mengenai Situasi Derajat Kesehatan di Jawa Tengah berdasarkan Hasil Riskesdas 2018 oleh Ka Balitbang Kemenkes RI. Pada panel sesi 2, materi pertama mengenai Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat dalam rangka pencapaian target indikator disampaikan oleh Dirjen Kesmas, kemudian materi kedua mengenai Strategi Upaya Pengendalian Penyakit dalam rangka Pencapaian Target Indikator, dan materi terakhir disampaikan oleh Dirjen Yankes Kemenkes RI mengenai Strategi Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencapaian Target Indikator.

Tahun 2019, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang memuat visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yakni Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “(tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’. mengamanatkan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran menurunnya angka kematian dan angka kesakitan.

Keberhasilan kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan 50 indikator, dengan capaian kinerja pada tahun 2018 semua indikator telah mencapai target, namun saat ini masih memiliki masalah prioritas kesehatan yaitu: AKI, AKN, stunting, penyakit menular dan tidak menular, mutu dan cakupan imuniasi serta mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui Germas yang meliputi aktifitas fisik, konsumsi buah dan sayur, cek kesehatan rutin, pemberian ASI eksklusif, dan berhenti merokok.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Adanya struktur dan tata kerja yang baru di lingkungan Dinas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi hubungan kerja sehingga dapat meningkatkan keterpaduan program prioritas yang melibatkan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, masyarakat, LSM dan lain-lain.

Rapat Kerja Kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dengan tema “Mbangun Bareng Jawa Tengah: Lebih Sehat, Berdikari dan Semakin Sejahtera” perlu dilakukan untuk menuntaskan permasalahan kesehatan di Jawa Tengah dan membangun komitmen dengan Kabupaten Kota dalam rangka mencapai target indikator RPJMD dan Renstra—Humas Dinkesprov Jateng (24/3)

Tahun 2019, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang memuat visi Gubernur Jawa Tengah Th. 2018-2023, yakni mengamanatkan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
Mari sukseskan RAKERKESDA tahun 2019 agar tercapai tujuan dalam menuntaskan permasalahan kesehatan di Jawa Tengah, membangun komitmen dengan Kabupaten Kota dalam rangka mencapai target indikator RPJMD dan Renstra. “AYO…Mbangun Bareng Jawa Tengah untuk Lebih Sehat, Berdikari, dan Semakin Sejahtera”

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes,  dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2020 sebagai optimalisasi sumber-sumber pendanaan (APBD, CSR, dll).  Forum yang diselenggarakan tanggal 14 Maret 2019 di Aula Wijaya Kusuma Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini memperoleh masukan dari pemangku kepentingan guna penajaman target, kinerja, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2020.

Ditegaskan dalam pertemuan tersebut, forum ini penting mengingat bahwa target Jawa Tengah 5 Tahun kedepan antara lain AKI < 70; AKB < 7; Balita stanting < 20 %; Eliminasi HIV / AIDS; Eliminasi TBC; Eliminasi Malaria; Menurunkan prevelensi, hipertensi, DM, Kanker, Obesitas dan Gangguan Jiwa; Stop BABS, alases jamban 100%.

Lebih lanjut disampaikan Program unggulan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu Program 5 Ng Jawa Tengah antara lain  berupa (1) Surveilan Ibu Hamil.  Survailan ini untuk mengetahui Jumlah kehamilan Ibu Hamil resiko tinggi di Kab/Kota selama satu tahun dengan menggunakan Teknologi Informasi ( Aplikasi 5NG,SIKIB dan MAPKIB ); (2) Pengambilan keputusan berbasis Evidance ( Fakta/Data ) pada level kebijakan di daerah ( Alokasi Anggaran ) di tingkat program untuk menentukan kegiatan yang tepat. Dan (3) Intervensi secara komperhensif dan terpadu : Intervensi yang Lintas Program / Lintas Sektoral terpadu ( Kursus Catin, OSOC ).

Saya berharap untuk output forum perangkat daerah ini yaitu permasalahan utama dan strategi untuk penanganan tahun 2020; rencana dan forum kegiatan untuk penanganan permasalahan; sinergitas kegiatan untuk penanganan permasalahan  lintas sektor dan target sasaran dan fokus perencanaan program / kegiatan.

Demikian akhir dari penyampaian sambutan kegiatan tersebut. (mik 14/3).

www.dinkes.jatengprov.go.id – Semarang,   5Ng (JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG) merupakan Program Inovasi Unggulan, dimana Pemprov Jateng masuk dalam Nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019.  Salah satu indikator penilaian adalah Kebaruan Inovasi Daerah melalui program 5Ng tersebut.  Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr.Yulianto Prabowo, M.Kes pada Senin, 11 Maret 2019.

Penyampaian materi dilaksanakan pada saat Coffee Morning Bupati Banyumas di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas. Program 5Ng (JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG) merupakan kegiatan sistematis dan terpadu untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).  Perlu diciptakan suatu kondisi di mana semua ibu hamil terpantau agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga ibu selamat, dan bayi sehat. Beberapa penyebab kematian ibu& bayi antara lain : status kesehatan ibu & calon ibu yang masih rendah; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan; kompetensi bidan desa masih kurang; jumlah dan penyebaran dokter tidak merata; dll.

“5Ng” merupakan Program Inovasi dari Pemprov Jateng, bersama menekan AKI DAN AKB.  Program 5Ng dilaksanakan dalam 4 Fase, yaitu : Fase sebelum Hamil, Fase kehamilan, Fase Persalinan, dan Fase Nifas.

dr. Yulianto Prabowo, M.Kes juga mengingatkan di akhir paparannya, agar JANGAN “4T” untuk mendukung “5Ng” yaitu Terlalu Muda usia calon ibu; Terlalu Tua untuk hamil; Terlalu sering Hamil, dan Terlalu Dekat jarak kehamilannya…

– Humas Umum dan Kepegawaian

Sehubungan dengan Pendaftaran dan Seleksi Awal Enumerator Provinsi Jawa Tengah Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2019 yang telah dibuka sejak tanggal 25 Februari 2019 sudah memenuhi kuota, maka Rekrutmen Enumerator Rifaskes Provinsi Jawa Tengah per tanggal 28 Februari 2019 secara RESMI TELAH DITUTUP.

Adapun tahapan selanjutnya adalah sbb:

• Pengumuman seleksi awal akan diumumkan melalui sms gateway pada tanggal 13 Maret 2019
• Seleksi / wawancara oleh Korwil Provinsi Jawa Tengah semula terjadwal tanggal 26 – 29 Maret 2019 menjadi tanggal 19 – 21 Maret 2019
• Penetapan dan Pengumuman oleh Korwil Provinsi Jawa Tengah : 12 April 2019

Panitia Seleksi

www.dinkes.jatengprov.go.id – Semarang,  Anggota DPRD Provinsi Banten ( Komisi V) sedang mencari pola penanganan atau pelayanan kesehatan untuk di terapkan kepada penderita Thalesemia di Provinsi Banten.  Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc saat Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 25 Februari 2019.

Pertemuan kunjungan kerja ini di buka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu dr. Yulianto Prabowo, M.Kes.  Dilanjutkan dengan perkenalan Ketua beserta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, dr Yulianto Prabowo, M.Kes menyampaikan bahwa Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih kurang 35 juta jiwa, Jawa Tengah mempunyai lebih kurang 280 Rumah Sakit dan 881 Puskesmas. Problematika masalah kesehatan di Jawa Tengah hampir mirip dengan provinsi lain di jawa. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan dilihat dari menurunnya angka kesakitan baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan yang kedua adalah diukur dari angka kematian. Seperti yang telah disepakati bersama menurunnya angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, HIV, DB, Malaria dsb.  Sedangkan Penyakit Tidak Menular yang menjadi perhatian antara lain Hipertensi, Jantung, Gagal Ginjal, Kanker dan Penyakit Jiwa. Thalasemia terkadang belum menjadi prioritas, namun setelah kita cermati Thalasemia telah menjadi  urutan ke 4 dari besarnya klaim pembiayaan kesehatan.  Talasemia menjadi perhatian kita.  Kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang pertama  adalah Perilaku, kedua Kesehatan Lingkungan, yang ke tiga Keturunan atau Genetik dan yang ke Empat adalah Pelayanan Kesehatan. Dari empat faktor tersebut Thalasemia paling sulit di intervensi adalah genetik.  Perilaku secara teoritis lebih mudah seperti halnya kesehatan lingkungan.

Dilanjutkan penjelasan tentang Penyakit Thalasemia dan langkah pengantisipasiannya oleh dr. Bambang Sudarmanto, Sp AK MARS. Bahwa salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum terselesaikan diantaranya adalah Penyakit Tidak Menular  HOT ( Hemofilia, Onkology dan Thalasemia ).  HOT hampir semua termasuk penyakit genetik,di dalam proses pembiayan disamping penyakit kronis lainnya, membicarakan tentang proses pembiayaan kesehatan disamping penyakit kronis yang lain diantaranya Jantung, Penyakit Kanker, Thalasemia ini menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.  Semuanya adalah penyakit genetik yang diturunkan dari kedua orang tuanya dan akan terbawa sampai dewasa,artinya tidak ada proses penyembuhan kecuali ketergantungan terhadap sesuatu yang dibutuhkan.  Usaha dari pemerintah untuk melakukan pencegahan agar didalam proses pembiayaan secara keseluruhan ini bisa diatasi. Di Indonesia dalam populasinya Thalasemia yang di turunkan kepada anak sekitar 8-10% dari kelahiran bayi, artinya kejadian pasien-pasien baru itu cukup banyak.  Di Indonesia, provinsi mempunyai data 10.500 pada tahun 2016-2017,dan peningkatan 5% setiap tahun kasus pasien baru. Menurut Riskesdas prevalensi Thalasemia itu sekitar 2 /mil sama halnya dengan prevalensi Gangguan Jiwa Berat. Maka menjadi pekerjaan rumah yang harus di prioritaskan oleh dinas kesehatan terkait untuk menangani isu tentang Talasemia.

Maka saat ini langkah yang harus kita lakukan adalah proses pencegahan,dengan cara preventif,promosi,edukatif dll. Pada proses pencegahan ini juga yang paling penting adalah dengan melakukan Screening dan Awareness (kewaspadaan). Screening merupakan proses penemuan kasus baru dengan salah satunya adalah prenatal diagnosis, yaitu semua ibu menderita Thalasemia pada usia kehamilan 7-12 minggu itu sudah bisa di deteksi bayi di dalam kandungan ini menderita Talasemia atau tidak dengan melakukan pemeriksaan dengan alat periksa cairan ketuban.  Namun screening yang lazim dlaukan di Indonesia adalah screening pranikah,pasangan yang akan menikah dilakukan pemeriksaan darah. Lalu hasilnya akan di laporkan untuk konseling genetik dan mendapatkan sertifikat pranikah.

Tujuan kunjungan kerja seperti diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Banten bahwa di tahun 2018, telah banyak berkeliling ke banyak daerah, mencari pola selain panti untuk pasien gangguan jiwa dan  menemukan di Bali dengan sistem Daycare.  ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) merupakan isu tahun 2018, sengaja dicari isu yang terlupakan atau yang belum  menjadi prioritas seperti ODGJ dan Thalasemia.  DPRD Pronvinsi Banten, hari ini mengangkat isu yang tidak prioritas menjadi perhatian, karena BPJS telah menyampaikan bila Thalasemia  tidak diputus, mata rantainya maka akan menjadi beban negara karena tidak bisa diobati dan penanganannya tergantung seumur hidup.  Karenanya, di awal tahun 2019, dilakukan study untuk mencari pola dari beberapa daerah, meski banyak yang belum sempurna namun pasti ada yang bisa ditiru.  Akan dibuat 1 pola baru bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan. Bahwa Thalasemia harus kita dampingi, mereka harus kita dukung dengan memutus mata rantainya karena Thalasemia adalah penyakit Genetik dan bukan penyakit menular.

Demikian akhir dari penyampaian materi kegiatan tersebut. (humas dinkesjatengprov)

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) : Riset Evaluasi JKN tahun 2019,  akan dilaksanakan Rekruitmen  Enumerator Provinsi Jawa Tengah  Rifaskes 2019.  Dibutuhkan enumerator Rumah Sakit sebanyak 32 orang dan enumerator puskesmas sebanyak 370 orang.   

Adapun Kriteria dan Mekanisme Rekruitmen Enumerator  dapat dilihat di sini