Tak Berkategori

www.dinkesjatengprov.go.id–  Semarang 30 April 2018, Dalam rangka mewujudkan eliminasi TBC th. 2030 diperlukan adanya komitmen politis dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TB. Salah satu bentuk dari komitmen tersebut adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  komprehensif untuk penanggulangan TB secara partisipatif dengan mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan TB. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo, Mkes pada pembukan Workshop Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2018 bertempat di Hotel Aston, Jl. MT Haryono – Semarang

Proses penyusunan RAD Penanggulangan  TBC di Jawa Tengah telah dimulai sejak bulan Desember 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan RAD Penanggulangan TBC yang beranggotakan dari Lintas Program , Lintas Sektor, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat. Selanjutnya di bulan Januari 2018, telah dilaksanakan Workshop Rancangan Awal untuk Penyusunan RAD TB Propinsi Jawa Tengah.  Saat ini penyusunan draft RAD TB Propinsi Jawa Tengah sudah mendekati proses final.  Draft RAD TB Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder di Propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut yang melatar belakangi diselenggarakannya Pertemuan Konsultasi Publik RAD Penanggulangan TBC Propinsi Jawa.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa RAD penanggulangan TB ini merupakan rencana aksi yang terintegrasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dengan kemitraan dari lembaga non Pemerintah yang perannya memberikan berbagai input apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan RAD penanggulangan TB. Penyusunan RAD Penanggulangan TB yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan hal-hal yang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih bersemangat dalam penanggulangan TB, terutama pada upaya promosi, pencegahan dan peningkatan kualitas layanan.

Pertemuan Konsultasi Publik RAD Penanggulangan TB tersebut diikuti  ± 45 orang peserta dari lintas OPD, Organisasi Profesi ( IDI, PAEI, IAKMI, HAKLI) dan Organaisasi kemasyarakatan ( Aisyiah, Kalandara, Yayasan Peduli Kasih ) serta Perguruan Tinggi ( UNDIP, UDINUS,UNNES, UNISULA). Adapun agenda kegiatan adalah mencermati dan selanjutnya memperbaiki draft RAD Penanggulangan TB yang sudah disusun oleh Tim. Selanjutnya diharapkan setelah mendaptatkan masukan dan dilakukan perbaikan maka RAD penanggulangan TB di Jawa Tengah dapat disyahkan melalui Peraturan Gubernur.

www.dinkesjatengprov.go.id–Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) merupakan suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Public Safety Center (PSC) 119 merupakan pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
Perkembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui implementasi Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah semakin baik. Sampai dengan tahun 2017, semua Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, telah mempunyai Public Safety Center (PSC) 119 dengan berbagai variasi. Perbedaan variasi keberadaan PSC 119 Kabupaten / Kota lebih pada komitmen daerah dalam menyikapi pentingnya PSC 119 sebagai ujung tombak pelayanan gawat darurat pra fasyankes.

Regulasi yang mendasari pembentukan PSC 119 adalah Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Instruksi Presiden No. 4 tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan inisiasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang SPGDT dan pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 15 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Jawa Tengah.

Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten / Kota bertujuan :

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
2. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat;
3. Menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Adapun fungsi PSC 119 seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 tahun 2016 adalah :

1. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
2. Pemandu pertolongan pertama (first aid);
3. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan
4. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu adanya ajang kegiatan untuk menyatukan langkah dan komitmen PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, dan Penguatan Tim PSC 119 Kabupaten / Kota se Jawa Tengah (JAMBORE PSC 119 Tingkat Jawa Tengah) merupakan kegiatan yang dirasa sangat tepat. Jambore PSC 119 tingkat Jawa Tengah mengambil tema : MELANGKAH BERSAMA, SELAMATKAN JIWA.  Tema ini sangat tepat, disaat PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki variasi yang cukup lebar, sehingga perlu bergandeng tangan, saling support dalam menyelamatkan jiwa.

Jambore PSC 119 Tingkat Jawa Tengah, yang diselenggarakan di Baturraden pada tanggl 27 – 29 Maret 2018 berjalan dengan SUSKES. Hal ini terbukti dengan seluruh PSC 119 Kabupaten / Kota hadir di acara tersebut, bahkan ada PSC 119 Kabuapten / Kota mengirim lebih dari kuota yang disediakan panitia. Selain PSC 119 Kabupaten / Kota, Jambore PSC 119 Tingkat HJawa Tengah juga dihadiri : Lintas Sektor, Lintas Program, Para Perintis PSC 119 yang sudah pindah tugas serta PSC 119 Sumatera Selatan.

Tujuan diselenggarapan Peningkatan kapasitas Tim PSC 119 Kabupaten / Kota adalah :

1. Membangun komitmen bersama PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
2. Meningkatkan rasa saling peduli antar PSC 119 di Kabupaten / Kota dalam kerja sama lintas batas
3. Meningkatkan kapasitas tim PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah

Rangkaian acara JAMBORE PSC 119 sebagai berikut :

Hari 1 :

• Registrasi
• Membangun komitmen

Hari 2 :

• Pembukaan
• Paparan Materi (Perkembangan PSC 119 di Indonesia, Tantangan dan Peluang PSC 119 menjadi UPT dan Best Practice UPT PSC 119 Kota Yogyakarta /YES)
• Teori EVAKUASI MEDIK
• Teori BHD
• Praktik EVAKUASI MEDIK
• Praktik BHD
• Inovasi PSC 119

1. PSC 119 Batang si Slamet
2. PSC 119 Kota Semarang, Ambulans Hebat
3. PSC 119 Banyumas, Satria.

Hari 3 :

• Tracking Wisata
• Teori OLAH TKP (Polres Banyumas)
• Simulasi OLAH TKP (PSC 119 Banyumas dan Polres Banyumas)
• Penutupan

Secara teknis, materi EVAKUASI MEDIK dan BHD (Teori dan Praktik) di dukung oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, RSOP Purwokerto, RSU Wiradadi Husada.

Alhamdulillah, JAMBORE PSC 119 Tingkat Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan rumusan “RESOLUSI BATURRADEN” sebagai berikut :

1. PSC 119 sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
2. Menjaga kesinambungan keberadaan PSC 119 di setiap Kabupaten / Kota
3. Bertekad mewujudkan PSC 119 menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
4. PSC 119 menjadi satu – satunya pelayanan gawat darurat pra fasyankes di Indonesia
5. PSC 119 Kabupaten / Kota adalah saudara, harus saling mendukung dalam arti seluas – luasnya.

Demikian JAMBORE PSC 119 Tingkat Jawa Tengah, semoga PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan di Indonesia semakin maju dan berkembang menuju pelayanan Pra FASYANKES yang semakin baik.

Netralitas ASN dalam Pilkada

www.dinkesjatengprov.go.id–Perkembangan Sistem Informasi berbasis elektronik di Provinsi Jawa Tengah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi proses bisnis internal birokrasi yang merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) 14/02/2018.

Lebih rinci dijelaskan bahwa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan bridging data kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Aplikasi Dakes (data kesehatan) yang terdiri dari indikator capaian RPJMD yang dikembangkan secara bertahap (tahap awal terdiri dari 13 variabel)

Namun berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan seperti kegiatan pengelolaan data dan informasi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme yang baik, adanya tumpang tindih dalam pengumpulan dan pengolahan data kesehatan, dan masih adanya pengumpulan data yang dilakukan berulang oleh unit – unit berbeda sehingga bukan tidak mungkin terjadinya duplikasi kegiatan dan duplikasi data. Selain itu, kondisi tersebut mengakibatkan rasio beban administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih besar. Sulitnya mengakses data pada sistem yang tidak terintegrasi akan menjadi kendala dalam penyediaan informasi sehingga manajemen program kesehatan masyarakat yang berbasis bukti sulit dillakukan.

Perbedaan aplikasi SIMPUS yang digunakan oleh Puskesmas menjadi kendala integrasi data di level kabupaten dan provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan penguatan Sistem Informasi Kesehatan untuk menghasilkan data dan informasi kesehatan yang andal dan mudah diakses.

Dashboard Integrasi Data Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah diawali pada 9 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih (DKK Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Pemalang, Purworejo, Jepara, Cilacap, Purbalingga dan Brebes), menjadi tonggak awal Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Jateng.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diharapkan mewujudkan integrasi Data Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dan dukungan guna optimalisasi integrasi SIK Jawa Tengah sehingga data dan informasi yang evidence based dapat mensupport capaian RPJMD.

Seiring dengan perubahan-perubahan kebijakan, politik, dan sebagainya, tantangan kedepan semakin berat dan kompleks, untuk itu diperlukan kemauan, kesungguhan, kekuatan tekad, keseriusan, kebersamaan, dan kerjasama dengan seluruh pemegang program, lintas sektor, dan pemangku kebijakan.

Saya betul – betul nderek nitip, dengan kerja sama semua pihak, kita bersatu mewujudkan sinergitas dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Jawa Tengah.

Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dan fungsi kitadengan niat yang baik, semangat kerja sama, kerja keras, rasional, dan ikhlas. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Demikian pesan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam acara pembukaan acara tersebut. (mik-14/02/18).

Rapat Koordinasi Teknis Riskesdas 2018

www.dinkesjatengprov.go.id — Riskesdas ini merupakan penelitian berbasis masyarakat untuk mendapatkan gambaran dasar tentang kesehatan masyarakat yang mencakup biomedis dan informasi kesehatan penting lainnya, yang diharapkan bisa menggambarkan permasalahan kesehatan pada tingkat kabupaten/ kota provinsi, hingga nasional, demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sekaligus membuka Pertemuan tersebut di Hotel Novotel Semarang (8/02/18).

Disampaikan juga bahwa, pelaksanaannya dilakukan lima tahun sekali karena rentang waktu tersebut dinilai menjadi interval yang tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

Riset ini mempunyai tujuan umum menyediakan informasi derajat kesehatan yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir dan informasi besaran masalah faktor risiko terkait derajat kesehatan yang diukur, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Lebih khusus lagi, riset ini bertujuan menyediakan informasi terkait indikator morbiditas (angka kesakitan), disabilitas (kecacatan), dan status gizi yang dicapai dari hasil pelaksanaan program selama kurun waktu 5 tahun terakhir pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, menyediakan informasi besaran masalah berdasarkan faktor risiko dari indikator morbiditas, disabilitas, dan status gizi pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, memberikan gambaran permasalahan morbiditas dan faktor risiko pada tingkat nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, menyediakan informasi cakupan pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota.

Pada akhir dikatakan bahwa berharap kehadiran panjenengan sami pada malam hari ini dapat memberi evaluasi, kontribusi dan solusi terkait Riskesdas bagi para pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk memperoleh data yang akurat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah untuk menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Hasil riset ini betul-betul ditindaklanjuti dan berorientasi pada kesehatan masyarakat. Jangan cuma mangkrak di laboratorium, laptop dan rak buku apalagi hanya sekadar meraup dana. (mik-9/2/18).

Read More »

Laporan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam RAKERKESDA 2018

Semarang, dinkesjatengprov.go.id – Dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bahwa terdiri dari 1000 orang yaitu Kadinkes Kab/Kota se Jawa Tengah, Direktur RS Daerah, Kab/Kota, Direktur RS Veritkal, Direktur RS TNI POLRI, Institusi Pendidikan Kesehatan, seluruh OP Kesehatan; Pejabat Struktural di Lingkungan Provinsi, IPT Vertical, Lintas Sektor, Mitra Kesehatan dan LSM Peduli Kesehatan.

Tujuan umum pertemuan ini adalah mewujudkan Jawa Tengah lebih sehat melalui kemandirian masyarakat. Sedangkan Tujuan khususnya adalah diharapkan ada kesamaaan pandang dalam mencapai Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah 2018 dengan arah dan strategi dalam kemandirian masyarakat mewujudkan Jawa Tengah lebih sehat.

Disampaikan pula bahwa pada Tahun 2017 : dari 50 indikator RPJMD Provinsi semuanya sudah tercapai. Kemudian Th. 2016 masih ada 4 indikator masih rapot merah. Th 2015 masih ada 11 rapot merah. Ini semua adalah jerih payah kita semua tidak terkecuali, baik Kab/Kota, kecamatan sampai garda tingkat desa, para mitra kesehatan dan kader kesehatan, masyarakat kesehatan semuanya berperan dalam keberhasilan pembanguanan kesehatan ini. Selanjutnya Kami laporkan dari 50 indikator tersebut atas keberhasilan ini juga atas dorongan yang luar biasa dari Bpk. Gubernur. Sebenarnya kita ini tidak kurang dari sisi sarpras ada dan cukup , anggaran bila dikatakan kurang bila dikatakan cukup ya cukup, Sumber Daya kesehatan cukup banyak. Pak Gubernur pernah menyampaikan yang masih kurang adalah greget dan semangat juang. Ini yang harus kita bangun, juga telah dilauncing di Th. 2016 di Solo yaitu Program 5 NG(Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng) yaitu semangat kejuangan dari hulu ke hilir,faskes baik dari primer sampai dengan tersier.

Umur Harapan Hidup (UHH) pada 5 th terakhir ini meningkat dari th 2016 adalah 72, 6 tahundan UHH 2017 adalah 74,2 Th.

Lebih detail dilaporakan bahwa, Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) utama karena dipakai SDGs, RPJMD karena AKI dipakai untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah atau Negara. Daerah dikatakan berhasil menurunkan kematian ibu adalah paling tidak turun 3 % per tahun. Dan kita bisa menurunkan lebih dari itu.Tahun 2017 AKI adalah 88,58/ 100.000 KH dari tahun 2013 mengalami penurunan cukup signifikan. Angka Kematian Bayi (AKB) juga mulai th 2013 – 2017 juga mengalami penurunan 2013 AKB 10,41 per 1000 KH. Lalu mengalami penurunan di th 2017 menjadi 8,93 per 1000 KH. Angka Kematian Balita (AKABA) juga menurun cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 10,47.

Sedangkan Tren kasus balita gibur 922 di th 2017 dari jumlah penduduk yang 32 juta. Secara prevalensi sangat kecil (0,03 %) terhitung cukup rendah. Tahun 2016 tercatat Insidens Rate DBD dari 43,4 menjadi 21,6 per 100.000 penduduk. Tren penemuan kasus HIV/ AIDS mengalami peningkatan (dikatakan penemuannya lebih banyak kita bisa mengobati dan menangani sebanyak mungkin),; Kasus malaria indigeonus mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 47,75 di tahun 2017; Trend WUS (Wanita Usia Subur) yang dideteksi dini Ca Mammedan Ca Serviks  dengan IVA mengalami peningkatan ditahun 2017 mencapai 75.164 WUS. Tentunya butuh kerja keras karena targetnya adalah separuh WUS terdeteksi dengan iva tes.

Progress BABS (Buang Air Besar Sembarangan) mengalami penurunan. Di tahun 2013 menjadi 14,7 % dari 18,46 % di tahun 2016. Karena masalah BAB sembarangan bukan masalah kemiskinan tapi masalah perilaku yang sulit untuk dirubah.

ODF (Open defecation Free) tahun 2015 belum ada kabupaten yang mencapainya, di tahun 2017 sudah ada 5 kabupaten (Grobogan, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo dan wonogiri). Di tahun 2017 kita bisa mendeklarasikan 4 kabupaten ODF. Desa ODF di tahun 2017 ada 2728 desa ODF dari 8728 desa. Faskes dan akses akses untuk Puskesmas terakreditasi sudah 504 Puskesmas terakreditasi. Hampir 60 % terakreditasi namun semuanya sudah memenuhi standar minimal. Paling lambat tahun 2019 semua Puskesmas terakreditasi. Jumlah Tempat Tidur RS secara keseluruhan data kami adalah 46,33 % idealnya (32.053TT). Dibandingkan jumlah penduduk jateng 36 juta, maka masih ada kesempatan bagi RS mengembangkan jumlah TT. Karena rasio ideal adalah 1000 orang : 1 TT. Ketersediaan TT kelas III sudah 46 %. Bila mencapai 50 % akan lebih bagus lagi. RS Terakreditasi versi 2012 sudah 63,5 % di tahun 2017 (280 RS). Harapan kita tahun ini bisa semuanya terakreditasi versi 2012. Klasifikasi RS dari 280 RS masih kebanyakan 45,36 % RS Tipe C. Tipe A masih 2,8 % (itupun RSJ). RS bersiap menuju kelas A antara lain RSUD Margono Purwokerto dan RSUD Suraji Klaten, sedangkan RS PONEK 49,78 %, harapannya semua RS PONEK.

Ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa Kunci keberhasilan kita adalah terletak pada komitmen pada Simpul permasalahan kesehatan yaitu :

1. KMasyarkat, UKBM, Puskesmas dan jaringannya dan faskes rujukan UKP maupun UKM.
2. Keberhasilan Tenaga Kesehatan dan juga masyarakat semua dalam gotong royong untuk mensukseskan.
3. Keterpaduan peran dengan stakeholder yang ada : Ormas, TP PKK, Dharma Wanita dll
4. Jawa Tengah punya faskes punya UKM Rujukan yaitu Balkesmas (Balai Kesehatan Masyarakat)

Dikatakan juga bahwa Program prioritas tetap menurunkan angka kematian dan kesakitan, AKI dan AKB, stunting, masalah gizi, menurunkan BAB sembarangan, akses sanitasi, standar mutu faskes, aksesibilitas, jaminan kesehatan nasional, dan juga kewajiban Kab/Kota untuk melaksanakan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Demikian rangkain laporan pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 di Semarang. (mik 7/2/18).

Read More »