Author Archives: dinkes

Penguatan Surveilans MTPTRO, MICA dan Utilisasi TCM Tk Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id – Surakarta,  Program penanggulangan TB mempunyai masalah dan tantangan yang semakin kompleks, diantaranya kasus TB resisten obat yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terlebih dengan penggunaan TCM sebagai alat diagnosis TB. Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat (MTPTRO) telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2009. Dalam perkembangannya, saat ini MTPTRO telah menjangkau pelayanan pasien TB RO di 33 Provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Terduga TBC yang ditemukan pada tahun 2018 hingga Triwulan 2 mencapai 24.702, di mana yang terkonfirm resisten rifampisin sebanyak 350 dan pasien TB RO yang diobati sebanyak 217.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 RS Rujukan PMDT serta 38 RS TCM yang telah beroperasional dan menggunakan sistem pencatatan pelaporan berbasis website yang disebut dengan e-TB Manager.  Sistem Informasi e-TB Manager tidak hanya digunakan untuk mencatat dan melaporkan tata laksana pengobatan pasien TB RO, tetapi juga digunakan untuk mencatat dan melaporkan terduga sensitif obat. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di Faskes diharapkan mampu menggambarkan kondisi kegiatan MTPTRO secara keseluruhan. Data dalam e-TB Manager juga digunakan untuk membantu pelaksanaan telaah kohort regular tiga bulanan serta Monthly Interim Cohort Analiysis (MICA) setiap bulanan. Oleh karenanya          diperlukan koordinasi yang baik antara petugas RS dengan pengelola Program TB di kabupaten/kota.

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr.Tatik Murhayati mewakili Kepala Dinas Kesehatan pada acara pembukan Pertemuan Penguatan surveilans MTPRO, MICA dan utilisasi TCM yang diselenggarakan di Hotel Haris Surakarta pada tanggal 27-29 Agustus 2018 yang lalu.

Pertemuan ini diikuti oleh 135 orang yang terdiri dari pengelola program TB Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Tim Ahli Klinis (TAK) TB dari 5 Rumah Sakit Rujukan MTPRO dan Tim DOTS dari 33 Rumah Sakit dengan layanan TCM dan Tim dari CTB KNCV Jawa Tengah.  Pertemuan ini bertujuan untuk :

  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data TB Resisten Obat Jawa Tengah periode 2015 s/d 2018 (Juli).
  2. Mendorong RS TCM untuk menginput hasil TCM tepat waktu sehingga pada laman home e-TB Manager tidak ada pending data laboratorium.
  3. Melaksanakan penguatan surveilans pencatatan pelaporan e-TB Manager, termasuk MICA tingkat Provinsi Jawa Tengah.
  4. Melaksanakan validasi data logistik (OAT Lini 2 dan cartridge).
  5. Monitoring data utilisasi TCM beserta kendala dan solusi permasalahan.
  6. Mendapatkan hasil penyisiran data kasus TBC di Rumah Sakit Kabupaten/ Kota

 

Adapun penyelenggaraan pertemuan tersebut sepenuhnya dibantu dari anggaran CTB KNCV Jawa Tengah. (19/9/18 p2).

Arahan Gubernur Jawa Tengah diwakili oleh Asisten I Bidang Kesra Provinsi Jawa Tengah Heru Istiadi SH, M.Si

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Bapak Asisten I Bidang Kesra Provinsi Jawa Tengah (Heru Istiadi, SH, M.Si) dalam sambutannya Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun 2018 Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dimulai tanggal 8 – 9 Agustus 2018 di Hotel Patra Semarang. Dikatakan bahwa, pada kesempatan yang strategis ini, untuk mengevaluasi program tengah tahun pembangunan kesehatan di Jawa Tengah.

Yang menjadi perhatian masih ada beberapa program yang belum tercapai, namun masih ada kesempatan 4 bulan 21 hari untuk diakselerasi pencapaiannya. (red : 8 Agustus 2018).

Selaku Gubernur Jawa Tengah Jateng, saya menyambut baik pelaksanaan evaluasi tengah tahun ini. Maknanya adalah mengetahui sejauh mana capaian melalui kinerja jajaran kesehatan di Jawa Tengah. Namun di sisi lain juga masih dihadapkan pada  tuntutan masyarakat (tuntutan kecepatan, kualitas, kemudahan), demikian ditegaskan oleh Bapak Asisten I Jawa Tengah.

Alhamdulillah semua stake holder telah datang, secara otomatis pulang sudah punya desain strategis untuk pencapaian.   Yangg rawuh dari direktur dan jajaran akademis untuk dikenalkan kepada mahasiswa kedokteran. Agar dititipkan melalui Perguruan Tinggi, saat melalui KKN atau PKL.  Jangan lagi hanya menamai jalan, gang, kegiatan grup KKN yang ada dokter atau FKM nya bila ada permasalahan kesehatan ada langkah operasional. Agar mulai belajar menemukan permaslahan dan menemukan alternative  solusi.

Sejalan dengan 7 misi Pemprov pada misi ke4 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di Jawa Tengah ada kegiatan yang substansi menjadi referensi di tingkat nasional yaitu 5 ng (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Nginceng nya untuk memotivasi kita peduli (kapan hamilnya, siap terhadap lingkungan) dan secara habitual kita lebih care

Jawa Tengah adalah terpadat nomer 3 se Indonesia. Masalah kepadatan penduduk berkolerasi dengan kerentanan di bidang kesehatan.  Oleh karenanya pada kesempatan ini, beberapa capaian yang sudah tercapai dengan baik agar lebih ditingkatkan seperiti Angka Kematian Ibu (AKI), Anka Kesakitan, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar. Di sisi lain, selaku gubernur, bukan maksud untuk tidak mempercayai pada jajarannya,  langsung kami intervensi, namun bisa jadi respon cepat belum diketahui oleh top manajer. Perlu adanya shortcut untuk pengambilan sikap dan keputusan.

Terima kasih untuk respon cepat untuk jajaran Rumah Sakit Prov maupun Kab/Kota. Rumah Sakit bukanlah media institusi pencari profit. Seluruh jajaran pengelola rumah sakit Agar mudah diakses, kecepatan pelayanan untuk bisa diperoleh oleh masyarakat. Rumah Sakit bergerak pada penyelesaian permasalahan kesehatan. Pola pelayanannya menjadi pola pelayanan berbasis pada publik. Semuanya sejalan dengan visi misi pada RPJMD 2013-2018. Dan Alhamdulillah akan saya lanjutkan 2019-2023.  Jajaran kesehatan memegang peranan penting dalam menopang cita-cita RPJMN yaitu :

SDM nya pasti akan sehat sehingga siap untuk melakukan kinerja yang bagus. Bila SDM bagus, kecukupan kesejahteraan bagus, maka pembangunan yang kita cita-citakan untuk mensejahterakan dan mengembangkan Bangsa Indonesia akan terwujud.

Sebelum mengakhiri sesuai harapan Bpk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tentang draft RPJMD 2019 – 2023 pasti akan perlu dibahas dan ada konsultasi publik untuk penyempurnaan.  Kata kuncinya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan dilantik 17 september 2018 dengan Visi “Jateng Lebih Berdikari dan Semakin Sejahtera”.

Dari 4 misi, pada misi yang relevan dengan kesehatan yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar  dan lebih mencintai lingkungan. Dari Program kerjanya yang terkait adalah membangun RS Tanpa Dinding, termasuk di lingkungan pondok pesantren dan kaum defabel.  Harapan kami, setelah pertemuan ini daftar inventraisasi masalah kesehatan segera dibahas.

Aprresiasi diampaikan atas kinerja, jangan berpuas diri dan perbaiki diri. Demikian secara lengkap disampaikan dalam pembukaan Pertemuan Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018. (mik-8/8/18)

Tidak Ada Raport Merahnya……..??

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, Merupakan keberhasilan, dengan melihat kebelakang tahun 2016 dan sebelumnya masih ada rapot merah Tahun ini (2017) ada 50 indikator dengan 44 indikator (yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota) dan 6 indikator oleh RS provinsi dan kab kota, “tidak ada raport merahnya” . Demikian dilaporkan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam acara Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2018 Provinsi Jawa Tengah yang dimulai tanggal 8 Agustus 2018 bertempat di Hotel Patra Semarang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Heru Istiadi SH, M.Si selaku Assisten I (mewakili Gubernur Jawa Tengah) dan beberapa pejabat struktural baik di jajaran kesehatan maupun Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan, Para Akademisi Institusi Pendidikan Kesehatan serta Lintas sektor Tingkat Provinsi.

Dilaporkan secara detail bahwa Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018  dari 50 indikator pembangunan kesehatan, 42 indikator diantaranya sudah diselesaikan, sehingga pada tahun 2018 sebagai tahun akhir RPJMD, tinggal 8 indikator pembangunan kesehatan yang perlu diselesaikan.  Delapan indikator pembangunan kesehatan dimaksud adalah : (1). Angka Penemuan Kasus Baru TB  yang Tercatat (CNR ), (2). Angka Penemuan Kasus Baru Kusta, (3). Angka Penemuan Kasus Diare Balita, (4). Angka Penemuan Kasus ISPA Balita, (5). Angka  Kesakitan Malaria, (6). Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional, (7). Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar, dan (8). Proporsi TPM yang memenuhi syarat.

Kemudian Tahun 2019 kemungkinan ada indikator tidak masuk lagi menjadi indikator RPJMD provinsi. Karena ada kewajiban melaksanakan SPM.  RPJMD di tahun mendatang banyak yang tidak masuk di RPJMD Provinsi, ini menjadi PR bagi dinas kesehatan kab kota untuk memasukkan di RPJMD Kab Kota.

Upaya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kesehatan diperlukan guna mendukung program dan kegiatan yang perlu diupayakan bersama pada akhir RPJMD ini. Selain target RPJMD yang masih harus kita selesaikan pada akhir 2018, kita juga menghadapi permasalahan pembangunan di Jawa Tengah yang perlu kita bicarakan / selesaikan bersama.  Akhir Tahun 2018 RPJMD akan berakhir, sehingga kita akan menyusun RPJMD baru untuk periode tahun 2019 – 2023, hal ini sejalan dengan terpilihnya Gubernur Jawa Tengah baru, periode 2019-2023. Persiapan penyusunan RPJMD baru perlu kita persiapkan bersama.

Adapun Tujuan Pertemuan adalah  :

  1. Melakukan evaluasi akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Bidang Kesehatan 2013-2018.
  2. Mengkoordinasikan kebijakan dan program untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan target akhir RPJMD 2013-2018.
  3. Mempersiapkan RPJMD Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah.

Mengkoordinasikan penyelesiaan masalah-masalah pembangunan kesehatan di Jawa Tengah

Materi dan narasumber pada Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan Tahun 2018  ini adalah:

  • Arahan Gubernur Jawa Tengah : Percepatan Pembangunan Kesehatan Jawa Tengah pada Akhir RPJMD.
  • Kementerian Kesehatan :

(a). Arah dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2024

(b). Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Kesehatan di Tk  Nasional dan Jawa Tengah.

  • Bappeda Provisi Jawa Tengah : Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Peluang Anggaran Bidang Kesehatan.
  • Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah : Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah semester 1 tahun 2018
  • PERSI : Peranan RS dalam mencapai sasaran Pembangunan Kesehatan – Hospital Without Wall (Rumah Sakit Tanpa Dinding).
  • ADINKES Jawa Tengah  : Faktor Keberhasilan dan hambatan dalam mencapai Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten/Kota.
  • FK UNS Surakarta : Motivasi dan Inspirasi Pelaku Pembangunan Kesehatan

Demikian disampaikan laporan Kegiatan Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2018 Provinsi Kesehatan Jawa Tengah. (mi-8/8/18)

 

Meriahnya Lomba, Jelang Memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, Lomba 17 Agustus Hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kali ini cukup meriah dalam kegiatan lomba yang diikuti dari mulai pimpinan hingga seluruh jajaran kesehatan. Tujuan utama adalah menciptakan suatu momen harmonisasi, keakraban dan kegembiraan diantara karyawan dengan pimpinan instansi.

Adapun lomba-lomba tersebut telah dimulai hari jumat, 3 Agustus 2018  diantaranya Lomba Ketoprak Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Lomba Stand Up Comedy, Tenis Meja Putra dan Putri serta Lomba Hiburan (Makan Kerupuk, Pecah Balon, Joged Syantik, Makan Biskuit). Peserta lomba selain diikuti oleh Bidang dan Sekretariat, juga dimeriahkan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (mi-06/8/18)

Workshop Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id–  Semarang 30 April 2018, Dalam rangka mewujudkan eliminasi TBC th. 2030 diperlukan adanya komitmen politis dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TB. Salah satu bentuk dari komitmen tersebut adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  komprehensif untuk penanggulangan TB secara partisipatif dengan mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan TB. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo, Mkes pada pembukan Workshop Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2018 bertempat di Hotel Aston, Jl. MT Haryono – Semarang

Proses penyusunan RAD Penanggulangan  TBC di Jawa Tengah telah dimulai sejak bulan Desember 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan RAD Penanggulangan TBC yang beranggotakan dari Lintas Program , Lintas Sektor, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat. Selanjutnya di bulan Januari 2018, telah dilaksanakan Workshop Rancangan Awal untuk Penyusunan RAD TB Propinsi Jawa Tengah.  Saat ini penyusunan draft RAD TB Propinsi Jawa Tengah sudah mendekati proses final.  Draft RAD TB Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder di Propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut yang melatar belakangi diselenggarakannya Pertemuan Konsultasi Publik RAD Penanggulangan TBC Propinsi Jawa.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa RAD penanggulangan TB ini merupakan rencana aksi yang terintegrasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dengan kemitraan dari lembaga non Pemerintah yang perannya memberikan berbagai input apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan RAD penanggulangan TB. Penyusunan RAD Penanggulangan TB yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan hal-hal yang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih bersemangat dalam penanggulangan TB, terutama pada upaya promosi, pencegahan dan peningkatan kualitas layanan.

Pertemuan Konsultasi Publik RAD Penanggulangan TB tersebut diikuti  ± 45 orang peserta dari lintas OPD, Organisasi Profesi ( IDI, PAEI, IAKMI, HAKLI) dan Organaisasi kemasyarakatan ( Aisyiah, Kalandara, Yayasan Peduli Kasih ) serta Perguruan Tinggi ( UNDIP, UDINUS,UNNES, UNISULA). Adapun agenda kegiatan adalah mencermati dan selanjutnya memperbaiki draft RAD Penanggulangan TB yang sudah disusun oleh Tim. Selanjutnya diharapkan setelah mendaptatkan masukan dan dilakukan perbaikan maka RAD penanggulangan TB di Jawa Tengah dapat disyahkan melalui Peraturan Gubernur.

 

 

PENINGKATAN KAPASITAS TIM PSC 119 KAB / KOTA DI JAWA TENGAH

www.dinkesjatengprov.go.id–Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) merupakan suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Public Safety Center (PSC) 119 merupakan pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
Perkembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui implementasi Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah semakin baik. Sampai dengan tahun 2017, semua Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, telah mempunyai Public Safety Center (PSC) 119 dengan berbagai variasi. Perbedaan variasi keberadaan PSC 119 Kabupaten / Kota lebih pada komitmen daerah dalam menyikapi pentingnya PSC 119 sebagai ujung tombak pelayanan gawat darurat pra fasyankes.

Regulasi yang mendasari pembentukan PSC 119 adalah Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Instruksi Presiden No. 4 tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan inisiasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang SPGDT dan pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 15 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Jawa Tengah.

Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten / Kota bertujuan :

  1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
  2. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat;
  3. Menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Adapun fungsi PSC 119 seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 tahun 2016 adalah :

  1. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
  2. Pemandu pertolongan pertama (first aid);
  3. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan
  4. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu adanya ajang kegiatan untuk menyatukan langkah dan komitmen PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, dan Penguatan Tim PSC 119 Kabupaten / Kota se Jawa Tengah (JAMBORE PSC 119 Tingkat Jawa Tengah) merupakan kegiatan yang dirasa sangat tepat. Jambore PSC 119 tingkat Jawa Tengah mengambil tema : MELANGKAH BERSAMA, SELAMATKAN JIWA.  Tema ini sangat tepat, disaat PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki variasi yang cukup lebar, sehingga perlu bergandeng tangan, saling support dalam menyelamatkan jiwa.

Jambore PSC 119 Tingkat Jawa Tengah, yang diselenggarakan di Baturraden pada tanggl 27 – 29 Maret 2018 berjalan dengan SUSKES. Hal ini terbukti dengan seluruh PSC 119 Kabupaten / Kota hadir di acara tersebut, bahkan ada PSC 119 Kabuapten / Kota mengirim lebih dari kuota yang disediakan panitia. Selain PSC 119 Kabupaten / Kota, Jambore PSC 119 Tingkat HJawa Tengah juga dihadiri : Lintas Sektor, Lintas Program, Para Perintis PSC 119 yang sudah pindah tugas serta PSC 119 Sumatera Selatan.

Tujuan diselenggarapan Peningkatan kapasitas Tim PSC 119 Kabupaten / Kota adalah :

  1. Membangun komitmen bersama PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
  2. Meningkatkan rasa saling peduli antar PSC 119 di Kabupaten / Kota dalam kerja sama lintas batas
  3. Meningkatkan kapasitas tim PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah

Rangkaian acara JAMBORE PSC 119 sebagai berikut :

Hari 1 :

  • Registrasi
  • Membangun komitmen

Hari 2 :

  • Pembukaan
  • Paparan Materi (Perkembangan PSC 119 di Indonesia, Tantangan dan Peluang PSC 119 menjadi UPT dan Best Practice UPT PSC 119 Kota Yogyakarta /YES)
  • Teori EVAKUASI MEDIK
  • Teori BHD
  • Praktik EVAKUASI MEDIK
  • Praktik BHD
  • Inovasi PSC 119
  1. PSC 119 Batang si Slamet
  2. PSC 119 Kota Semarang, Ambulans Hebat
  3. PSC 119 Banyumas, Satria.

Hari 3 :

  • Tracking Wisata
  • Teori OLAH TKP (Polres Banyumas)
  • Simulasi OLAH TKP (PSC 119 Banyumas dan Polres Banyumas)
  • Penutupan

Secara teknis, materi EVAKUASI MEDIK dan BHD (Teori dan Praktik) di dukung oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, RSOP Purwokerto, RSU Wiradadi Husada.

Alhamdulillah, JAMBORE PSC 119 Tingkat Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan rumusan “RESOLUSI BATURRADEN” sebagai berikut :

  1. PSC 119 sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
  2. Menjaga kesinambungan keberadaan PSC 119 di setiap Kabupaten / Kota
  3. Bertekad mewujudkan PSC 119 menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  4. PSC 119 menjadi satu – satunya pelayanan gawat darurat pra fasyankes di Indonesia
  5. PSC 119 Kabupaten / Kota adalah saudara, harus saling mendukung dalam arti seluas – luasnya.

Demikian JAMBORE PSC 119 Tingkat Jawa Tengah, semoga PSC 119 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan di Indonesia semakin maju dan berkembang menuju pelayanan Pra FASYANKES yang semakin baik.

 

NETRALITAS ASN DALAM PILKADA 2018

Netralitas ASN dalam Pilkada

PENGUATAN INTEGRASI BANK DATA 2018

www.dinkesjatengprov.go.id–Perkembangan Sistem Informasi berbasis elektronik di Provinsi Jawa Tengah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi proses bisnis internal birokrasi yang merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) 14/02/2018.

Lebih rinci dijelaskan bahwa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan bridging data kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa Aplikasi Dakes (data kesehatan) yang terdiri dari indikator capaian RPJMD yang dikembangkan secara bertahap (tahap awal terdiri dari 13 variabel)

Namun berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan seperti kegiatan pengelolaan data dan informasi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme yang baik, adanya tumpang tindih dalam pengumpulan dan pengolahan data kesehatan, dan masih adanya pengumpulan data yang dilakukan berulang oleh unit – unit berbeda sehingga bukan tidak mungkin terjadinya duplikasi kegiatan dan duplikasi data. Selain itu, kondisi tersebut mengakibatkan rasio beban administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih besar. Sulitnya mengakses data pada sistem yang tidak terintegrasi akan menjadi kendala dalam penyediaan informasi sehingga manajemen program kesehatan masyarakat yang berbasis bukti sulit dillakukan.

Perbedaan aplikasi SIMPUS yang digunakan oleh Puskesmas menjadi kendala integrasi data di level kabupaten dan provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan penguatan Sistem Informasi Kesehatan untuk menghasilkan data dan informasi kesehatan yang andal dan mudah diakses.

Dashboard Integrasi Data Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah diawali pada 9 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih (DKK Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Pemalang, Purworejo, Jepara, Cilacap, Purbalingga dan Brebes), menjadi tonggak awal Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Jateng.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diharapkan mewujudkan integrasi Data Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dan dukungan guna optimalisasi integrasi SIK Jawa Tengah sehingga data dan informasi yang evidence based dapat mensupport capaian RPJMD.

Seiring dengan perubahan-perubahan kebijakan, politik, dan sebagainya, tantangan kedepan semakin berat dan kompleks, untuk itu diperlukan kemauan, kesungguhan, kekuatan tekad, keseriusan, kebersamaan, dan kerjasama dengan seluruh pemegang program, lintas sektor, dan pemangku kebijakan.

Saya betul – betul nderek nitip, dengan kerja sama semua pihak, kita bersatu mewujudkan sinergitas dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Jawa Tengah.

Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dan fungsi kitadengan niat yang baik, semangat kerja sama, kerja keras, rasional, dan ikhlas. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Demikian pesan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam acara pembukaan acara tersebut. (mik-14/02/18).

RAPAT KOORDINASI TEKNIS RISKESDAS 2018

Rapat Koordinasi Teknis Riskesdas 2018

www.dinkesjatengprov.go.id — Riskesdas ini merupakan penelitian berbasis masyarakat untuk mendapatkan gambaran dasar tentang kesehatan masyarakat yang mencakup biomedis dan informasi kesehatan penting lainnya, yang diharapkan bisa menggambarkan permasalahan kesehatan pada tingkat kabupaten/ kota provinsi, hingga nasional, demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sekaligus membuka Pertemuan tersebut di Hotel Novotel Semarang (8/02/18).

Disampaikan juga bahwa, pelaksanaannya dilakukan lima tahun sekali karena rentang waktu tersebut dinilai menjadi interval yang tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

Riset ini mempunyai tujuan umum menyediakan informasi derajat kesehatan yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir dan informasi besaran masalah faktor risiko terkait derajat kesehatan yang diukur, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Lebih khusus lagi, riset ini bertujuan menyediakan informasi terkait indikator morbiditas (angka kesakitan), disabilitas (kecacatan), dan status gizi yang dicapai dari hasil pelaksanaan program selama kurun waktu 5 tahun terakhir pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, menyediakan informasi besaran masalah berdasarkan faktor risiko dari indikator morbiditas, disabilitas, dan status gizi pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, memberikan gambaran permasalahan morbiditas dan faktor risiko pada tingkat nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, menyediakan informasi cakupan pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota.

Pada akhir dikatakan bahwa berharap kehadiran panjenengan sami pada malam hari ini dapat memberi evaluasi, kontribusi dan solusi terkait Riskesdas bagi para pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk memperoleh data yang akurat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah untuk menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Hasil riset ini betul-betul ditindaklanjuti dan berorientasi pada kesehatan masyarakat. Jangan cuma mangkrak di laboratorium, laptop dan rak buku apalagi hanya sekadar meraup dana. (mik-9/2/18).

PROGRAM TUGAS BELAJAR TAHUN 2018

Read More »