Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

www.dinkesjatengprov.go.id– Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang, Jawa Tengah, Selasa 19 November 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti Presentasi Uji Publik.  Kegiatan ini merupakan tahapan terakhir dalam pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019.

Penilaian ini didasarkan pada hasil rapat pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi  Jawa Tengah atas hasil verifikasi kuesioner penilaian mandiri (Self Assessment Questionnaire) yang meliputi penilaian atas akseptabilitas website, profil badan publik, program kinerja dan keuangan, pelayanan informasi, pengadaan barang dan jasa, kelembagaan serta penguasaan informasi. Maksud dilaksanakan Presentasi Uji Publik adalah melakukan penilaian terbuka terhadap implementasi keterbukaan yang dijalankan oleh badan publik.  Adapun tujuannya adalah menetapkan kategori dan peringkat keterbukaan informasi badan publik.

Tema Presentasi Uji Publik berkaitan dengan kebijakan dan program SKPD Provinsi mengimplementasikan transparansi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi kebijakan, inovasi serta dampak keterbukaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dihadiri oleh Tim Presentasi Uji Publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Drs. Agus Tri Cahyono, M.Si, Apt selaku Pejabat PPID; Rahmah Nurhayati, S.KM,M.Kes selaku Sekretaris PPID dan Mufti Agung Wibowo, S.Kom,M.IT) selaku Koordinator Pengelolaan Informasi Publik) memaparkan tentang Kebijakan dan program dalam mengimplementasikan transparansi berdasarkan UU Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi kebijakan, inovasi serta dampak keterbukaan bagi Badan Publik.

Presentasi uji publik dilakukan berkelompok, dengan waktu presentasi yang diberikan kepada setiap Badan Publik 15 (lima belas) menit dan dilanjutkan dengan pendalaman dan atau klarifikasi oleh Panelis Penilai. Adapun Panelis Penilai terdiri dari Komisioner KIP, Akademisi Universitas Sultan Agung Semarang dan Indonesia Corruption Watch. 

(mik, 19/11)

Print

About dinkes

Leave a Reply

Your email address will not be published.