Monthly Archives: February 2019

Rekruitmen Enumerator Provinsi Jawa Tengah Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2019 TELAH RESMI DITUTUP

Sehubungan dengan Pendaftaran dan Seleksi Awal Enumerator Provinsi Jawa Tengah Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2019 yang telah dibuka sejak tanggal 25 Februari 2019 sudah memenuhi kuota, maka Rekrutmen Enumerator Rifaskes Provinsi Jawa Tengah per tanggal 28 Februari 2019 secara RESMI TELAH DITUTUP.

Adapun tahapan selanjutnya adalah sbb:

  • Pengumuman seleksi awal akan diumumkan melalui sms gateway pada tanggal 13 Maret 2019
  • Seleksi / wawancara oleh Korwil Provinsi Jawa Tengah semula terjadwal tanggal 26 – 29 Maret 2019 menjadi tanggal 19 – 21 Maret 2019
  • Penetapan dan Pengumuman oleh Korwil Provinsi Jawa Tengah : 12 April 2019

Panitia Seleksi

Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten

www.dinkes.jatengprov.go.id – Semarang,  Anggota DPRD Provinsi Banten ( Komisi V) sedang mencari pola penanganan atau pelayanan kesehatan untuk di terapkan kepada penderita Thalesemia di Provinsi Banten.  Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc saat Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 25 Februari 2019.

Pertemuan kunjungan kerja ini di buka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu dr. Yulianto Prabowo, M.Kes.  Dilanjutkan dengan perkenalan Ketua beserta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, dr Yulianto Prabowo, M.Kes menyampaikan bahwa Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih kurang 35 juta jiwa, Jawa Tengah mempunyai lebih kurang 280 Rumah Sakit dan 881 Puskesmas. Problematika masalah kesehatan di Jawa Tengah hampir mirip dengan provinsi lain di jawa. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan dilihat dari menurunnya angka kesakitan baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan yang kedua adalah diukur dari angka kematian. Seperti yang telah disepakati bersama menurunnya angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, HIV, DB, Malaria dsb.  Sedangkan Penyakit Tidak Menular yang menjadi perhatian antara lain Hipertensi, Jantung, Gagal Ginjal, Kanker dan Penyakit Jiwa. Thalasemia terkadang belum menjadi prioritas, namun setelah kita cermati Thalasemia telah menjadi  urutan ke 4 dari besarnya klaim pembiayaan kesehatan.  Talasemia menjadi perhatian kita.  Kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang pertama  adalah Perilaku, kedua Kesehatan Lingkungan, yang ke tiga Keturunan atau Genetik dan yang ke Empat adalah Pelayanan Kesehatan. Dari empat faktor tersebut Thalasemia paling sulit di intervensi adalah genetik.  Perilaku secara teoritis lebih mudah seperti halnya kesehatan lingkungan.

Dilanjutkan penjelasan tentang Penyakit Thalasemia dan langkah pengantisipasiannya oleh dr. Bambang Sudarmanto, Sp AK MARS. Bahwa salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum terselesaikan diantaranya adalah Penyakit Tidak Menular  HOT ( Hemofilia, Onkology dan Thalasemia ).  HOT hampir semua termasuk penyakit genetik,di dalam proses pembiayan disamping penyakit kronis lainnya, membicarakan tentang proses pembiayaan kesehatan disamping penyakit kronis yang lain diantaranya Jantung, Penyakit Kanker, Thalasemia ini menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.  Semuanya adalah penyakit genetik yang diturunkan dari kedua orang tuanya dan akan terbawa sampai dewasa,artinya tidak ada proses penyembuhan kecuali ketergantungan terhadap sesuatu yang dibutuhkan.  Usaha dari pemerintah untuk melakukan pencegahan agar didalam proses pembiayaan secara keseluruhan ini bisa diatasi. Di Indonesia dalam populasinya Thalasemia yang di turunkan kepada anak sekitar 8-10% dari kelahiran bayi, artinya kejadian pasien-pasien baru itu cukup banyak.  Di Indonesia, provinsi mempunyai data 10.500 pada tahun 2016-2017,dan peningkatan 5% setiap tahun kasus pasien baru. Menurut Riskesdas prevalensi Thalasemia itu sekitar 2 /mil sama halnya dengan prevalensi Gangguan Jiwa Berat. Maka menjadi pekerjaan rumah yang harus di prioritaskan oleh dinas kesehatan terkait untuk menangani isu tentang Talasemia.

Maka saat ini langkah yang harus kita lakukan adalah proses pencegahan,dengan cara preventif,promosi,edukatif dll. Pada proses pencegahan ini juga yang paling penting adalah dengan melakukan Screening dan Awareness (kewaspadaan). Screening merupakan proses penemuan kasus baru dengan salah satunya adalah prenatal diagnosis, yaitu semua ibu menderita Thalasemia pada usia kehamilan 7-12 minggu itu sudah bisa di deteksi bayi di dalam kandungan ini menderita Talasemia atau tidak dengan melakukan pemeriksaan dengan alat periksa cairan ketuban.  Namun screening yang lazim dlaukan di Indonesia adalah screening pranikah,pasangan yang akan menikah dilakukan pemeriksaan darah. Lalu hasilnya akan di laporkan untuk konseling genetik dan mendapatkan sertifikat pranikah.

Tujuan kunjungan kerja seperti diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Banten bahwa di tahun 2018, telah banyak berkeliling ke banyak daerah, mencari pola selain panti untuk pasien gangguan jiwa dan  menemukan di Bali dengan sistem Daycare.  ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) merupakan isu tahun 2018, sengaja dicari isu yang terlupakan atau yang belum  menjadi prioritas seperti ODGJ dan Thalasemia.  DPRD Pronvinsi Banten, hari ini mengangkat isu yang tidak prioritas menjadi perhatian, karena BPJS telah menyampaikan bila Thalasemia  tidak diputus, mata rantainya maka akan menjadi beban negara karena tidak bisa diobati dan penanganannya tergantung seumur hidup.  Karenanya, di awal tahun 2019, dilakukan study untuk mencari pola dari beberapa daerah, meski banyak yang belum sempurna namun pasti ada yang bisa ditiru.  Akan dibuat 1 pola baru bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan. Bahwa Thalasemia harus kita dampingi, mereka harus kita dukung dengan memutus mata rantainya karena Thalasemia adalah penyakit Genetik dan bukan penyakit menular.

Demikian akhir dari penyampaian materi kegiatan tersebut. (humas dinkesjatengprov)

Rekruitmen Enumerator Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) : Riset Evaluasi JKN tahun 2019,  akan dilaksanakan Rekruitmen  Enumerator Provinsi Jawa Tengah  Rifaskes 2019.  Dibutuhkan enumerator Rumah Sakit sebanyak 32 orang dan enumerator puskesmas sebanyak 370 orang.   

Adapun Kriteria dan Mekanisme Rekruitmen Enumerator  dapat dilihat di sini

Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Dalam Sumber Daya Kesehatan tahun 2019

Untuk Informasi lebih lanjut  dapat didownload

Penguatan Pencapaian Pelayanan Kesehatan Semesta Dan Perbaikan Pelaksanaaan Jaminan Kesehatan Nasional

www.dinkes.jatengprov.go.id, Semarang — Riset Fasilitas Kesehatan merupakan penelitian berbasis fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fasilitas yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan mengenai tata kelola, SDM, sarana dan prasarana, obat-obatan dan alat kesehatan, sistem informasi, pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 di Hotel Haris Semarang (red. 6/1/19)

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Direktur Rumah Sakit di Jawa Tengah, Kepala Kesdam Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Litbangkes di Provinsi Jawa Tengah, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang dan Tim Manajemen Korwil I Jawa Tengah, Penanggung Jawab Teknis dan Penanggung Jawab Operasional.

Ditegaskan dalam pertemuan tersebut, bahwa Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) adalah diperolehnya rekomendasi untuk penguatan pencapaian pelayanan kesehatan semesta dan perbaikan pelaksanaaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih detail lagi dikatakan, terkait dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem pengelolaan pelayanan kesehatan yang telah berjalan, maka pada tahun 2019 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI akan melaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) yang menitik beratkan pada Riset Evaluatif JKN.

Saya berharap untuk memperoleh validitas data yang dapat dihandalkan, diperlukan dukungan dari banyak pihak, terutama dari Bapak/ Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Direktur Rumah Sakit, dan berbagai pihak dari lintas sektor terkait.

Demikian akhir dari penyampaian sambutan kegiatan tersebut. (mik 6/2).

Musim Penghujan, Waspada DBD dan Leptospirosis

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr.Yulianto Prabowo, M.Kes melaksanakan  wawancara dengan beberapa wartawan perihal penyakit selama musim penghujan. Menurutnya, khusus untuk kasus DBD selalu terjadi peningkatan kasus pada Bulan Januari, tidak hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia, Bulan Maret sampai April turun, Bulan Oktober mulai terjadi kenaikan kembali.

“Kenapa seperti itu? Karena terkait kondisi lingkungan, apalagi sekarang terjadi puncak musim hujan, karena DB berkembang  dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu udara, tempat – tempat perindukkan, sehingga kalau sekarang mengalami peningkatan memang trendnya seperti itu,” jelasnya.

Di Jawa Tengah untuk kasus yang terkonfirmasi masuk ke data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ada 1250-an kasus, dan yang tinggi adalah di Sragen 200 kasus, Grobogan 150 kasus, Pati 87 kasus, Jepara 78 kasus, Blora 75 kasus, Purbalingga 76 kasus, Cilacap 71 kasus, dan Boyolali 51 kasus. Sedangkan untuk kasus sampai meninggal dunia ada 12 kasus dari 1250 kasus.

Hasil pengukuran Case Fatality Rate (CFR) sebesar 1% angka ini tergolong rendah karena jauh dibawah standar nasional yaitu 2%. “Jumlah kasus DBD yang meninggal -sampai saat ini ada 12 kasus yang terkonfirmasi, kebanyakan usia anak, yaitu 5 – 15 tahun,” jelasnya.

Beliau mengungkapkan, untuk status DBD sendiri cenderung ke arah Waspada KLB dan belum menjadi KLB.  Walaupun demikian tetap dilaksanakan kegiatan respon cepat terhadap penanggulangan kasus. “Hari liburpun kita buka untuk merespon secara cepat. Kita gerakkan masyarakat untuk pemberantasan jentik nyamuk (PJN), aktifkan pokjanal DBD, aktifkan 1 rumah 1 jumantik,” imbuhnya.

Sedangkan pencegahan DBD dengan fogging kurang disarankan dikarenakan ada beberapa kekurangan, seperti hanya mematikan nyamuk dewasa saja sedangkan jentiknya tidak ikut mati dan lebih banyak merusak ekosistem sekitar.

Selain kasus DBD, penyakit lain yang dapat muncul adalah Leptospirosis, merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat kencing tikus. “Penyakit ini disebabkan oleh kuman Leptospira, Tikus kencing di tempat becek/menggenang, kemudian apabila ada orang yang sedang di tempat becek/banjir, dan di bagian kaki/tangannya ada luka sedikit, dari situ leptospira bisa masuk, dan dapat menyebakan kematian,” jelasnya.

Menurut data yang terkonfirmasi, untuk kasus Leptospirosis di awal Tahun 2019 terjadi 28 kasus di Jawa Tengah. “Di sepanjang tahun 2018 terjadi kasus 3/100ribu penduduk, kasus memang kecil, hanya saja tetap terus diwaspadai karena angka CFRnya bisa mencapai 30%,” jelasnya.

Sedangkan untuk penanganan untuk korban banjir dan pengungsi telah dilayani sebaik-baiknya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya. Di kabupaten/kota sampai poskesdes telah langsung bergerak menangani di wilayah kerja masing – masing, obat – obatanpun telah tersedia dengan cukup, dikarenakan banyaknya partisipasi dari rumah sakit negeri maupun swasta, bahkan sampai organisasi profesi telah respon cepat menangani korban banjir. “Untuk teman di lapangan yang ada, silahkan menggunakan stok obat yang ada, baik di poskesdes, puskesmas, dinas kesehatan kota/kabupaten, apabila perbekas kurang, dapat lapor ke provinsi, dan kami siap membackup,” terangnya dalam akhir wawancara. (Humas Dinkesprov Jateng, 31/1)