Monthly Archives: September 2018

Pentingkah Lulusan Kebidanan Pelatihan SIK Puskesmas ?

www.dinkesjatengprov.go.id – Magelang, Prodi Kebidanan D IV Kebidanan Poltekes Magelang telah mengadakan Pelatihan SIK Puskesmas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bagi lulusan Kebidanan DIV Magelang (22/09/2018).

Berdasarkan visi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Magelang untuk menciptakan lulusan Bidan yang professional, maka alumni perlu dibekali dengan kompetensi pengelolaan asuhan dan pelayanan kebidanan pada setiap tatanan pelayanan kesehatan yang salah satunya dapat dipenuhi melalui sertifikasi/ pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (Pelayanan KIA) dan Rumah Sakit. Pelatihan yang diselenggarakan tanggal 22 – 23 September 2018 dengan jumlah peserta 128 orang.
Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya disampaikan Alumni sarjana terapan Kebidanan perlu dipersiapkan kompetensinya untuk menjadi aparatur pemerintah di bidang kesehatan yang mampu berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna. Upaya peningkatan mutu asuhan berkelanjutan sangat perlu dilakukan untuk mencapai derakat kesehatan yang setinggi tingginya. Upaya pemantauan program pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak harus dilaksanakan secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan sistem informasi pelayanan kesehatan yang adequat, sehingga data yang valid dan up to date akan cepat diperoleh.
Oleh karena itu sebagai bidan harus memahami dan menguasai sistem dan tehnik pencatatan pelaporan pelayanan kebidanan sesuai dengan perkembangan sistem informasi kesehatan saat ini.
Seiring dengan program kerja Gubernur Jawa Tengah terkait dengan Rumah Sakit tanpa dinding, Tenaga kesehatan diharapkan dapat mengembangkan pelayanan UKM di masyarakat. Sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit sangat diperlukan dalam rangka mendukung program tersebut. Oleh karena itu bidan sebagai tenaga kesehatan perlu dibekali kemampuan dalam sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit. Melalui pelatihan ini, diharapkan terjadi persamaan persepsi tentang sistem informasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. (mik-23/9/18)

Pemprov Jateng Rekrut 1.926 CPNS

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan merekrut 1.926 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Tahun Anggaran 2018.

Terdiri dari 864 orang tenaga guru, 803 orang tenaga kesehatan, dan 259 orang tenaga teknis.

Formasi selengkapnya sebagai berikut :

PENGUMUMAN CPNS 2018 PEMPROV JATENG

PENGUMUMAN_CPNS_PEMPROV_JATENG_2018-1

Workshop Pengenalan Aplikasi Wajib Notifikasi Kasus TBC (Wifi TB) Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id — Program Penanggulangan TBC merupakan salah satu program prioritas di bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit. Salah satu permasalahan dalam program penanggulangan TBC adalah Missing cases  yaitu adanya kesenjangan antara jumlah pasien TBC yang ditemukan dan diobati dengan jumlah pasien yang dilaporkan .

Secara nasional dari estimasi kasus TBC pada tahun 2017 sebanyak 1.020.000 penderita, baru 35,4% (360.564 penderita) yang terlaporkan, sehingga ada missing case sebesar 64,6%  atau (659,435%), sementara data penemuan penderita TB di Jawa Tengah tahun 2018, dari perkiraan kasus sebanyak 103.840 penderita, yang terlaporkan baru 44,33% (48.751 penderita), sehingga masih ada 55.089 pasien yang belum ditemukan / dilaporkan.

Diperkirakan kasus yang hilang (Missing cases) terdapat di layanan swasta. Penyedia Layanan swasta didatangi oleh masyarakat sebanyak 74% untuk diagnosis awal dan 51% untuk pengobatan, hanya 19% yang masuk kedalam pelaporan program nasional TB (survai prevalensi TB 2014)Pada pelaksanaan Public Privat Mix tahun 2016, dari sejumlah Faskes yang ada , baru 30% RS Swasta, 1% klinik swasta , 1 % DPM yang melaporkan temuan kasus.

Notifikasi Wajib (Mandatory notifikasi) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan no 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis diberlakukan untuk setiap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TB.  Setiap Faskes yang memberikan pelayanan TB wajib mencatat dan melaporkan kasus TB yang ditemukan dan/atu diobati sesuai format pencatatan dan pelaporan yang ditentukan. Pelanggaran atas kewajiban ini bisa mengakibatkan sanksi administrasi sampai pencabutan izin operasional fasilitas kesehatan yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem notifikasi wajib dapat diakukan secara manual atau melalui sistem elektronik sesuai dengan tata cara dan sistem yang ditentukan oleh program penanggulangan TB. Mengingat keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan swasta maka perlu disiapkan sistem pelaporan yang sederhana dan mudah dilaksanakan..

Dalam rangka mengenalkan aplikasi Wajib notfikasi (wifi) berbasis android ke pada para pengelola program dan data officer TB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan CTB KNCV Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarkan workshop pada tanggal 23-24 Agustus bertempat di Hotel Aston- Surakarta yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Tati Murhayati, Mkes mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Setelah mengikuti workshop tersebut, selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota berkoordinasi dengan IDI setempat untuk melakukan sosialisasi Wifi ke semua Dokter Praktek Mandiri dan pengelola program TB di puskesmas. Untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi wifi oleh para Dokter Praktek Mandiri  di masing-masing wilayah.

Dengan Wifi diharapkan data penemuan kasus akan meningkat untuk selanjutnya diikuti dengan angka kesembuhan dan pada akhirnya akan mempercepat eliminasi TB. (20/9/18-dw-P2)

Penguatan Surveilans MTPTRO, MICA dan Utilisasi TCM Tk Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id – Surakarta,  Program penanggulangan TB mempunyai masalah dan tantangan yang semakin kompleks, diantaranya kasus TB resisten obat yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terlebih dengan penggunaan TCM sebagai alat diagnosis TB. Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat (MTPTRO) telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2009. Dalam perkembangannya, saat ini MTPTRO telah menjangkau pelayanan pasien TB RO di 33 Provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Terduga TBC yang ditemukan pada tahun 2018 hingga Triwulan 2 mencapai 24.702, di mana yang terkonfirm resisten rifampisin sebanyak 350 dan pasien TB RO yang diobati sebanyak 217.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 RS Rujukan PMDT serta 38 RS TCM yang telah beroperasional dan menggunakan sistem pencatatan pelaporan berbasis website yang disebut dengan e-TB Manager.  Sistem Informasi e-TB Manager tidak hanya digunakan untuk mencatat dan melaporkan tata laksana pengobatan pasien TB RO, tetapi juga digunakan untuk mencatat dan melaporkan terduga sensitif obat. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di Faskes diharapkan mampu menggambarkan kondisi kegiatan MTPTRO secara keseluruhan. Data dalam e-TB Manager juga digunakan untuk membantu pelaksanaan telaah kohort regular tiga bulanan serta Monthly Interim Cohort Analiysis (MICA) setiap bulanan. Oleh karenanya          diperlukan koordinasi yang baik antara petugas RS dengan pengelola Program TB di kabupaten/kota.

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr.Tatik Murhayati mewakili Kepala Dinas Kesehatan pada acara pembukan Pertemuan Penguatan surveilans MTPRO, MICA dan utilisasi TCM yang diselenggarakan di Hotel Haris Surakarta pada tanggal 27-29 Agustus 2018 yang lalu.

Pertemuan ini diikuti oleh 135 orang yang terdiri dari pengelola program TB Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Tim Ahli Klinis (TAK) TB dari 5 Rumah Sakit Rujukan MTPRO dan Tim DOTS dari 33 Rumah Sakit dengan layanan TCM dan Tim dari CTB KNCV Jawa Tengah.  Pertemuan ini bertujuan untuk :

  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data TB Resisten Obat Jawa Tengah periode 2015 s/d 2018 (Juli).
  2. Mendorong RS TCM untuk menginput hasil TCM tepat waktu sehingga pada laman home e-TB Manager tidak ada pending data laboratorium.
  3. Melaksanakan penguatan surveilans pencatatan pelaporan e-TB Manager, termasuk MICA tingkat Provinsi Jawa Tengah.
  4. Melaksanakan validasi data logistik (OAT Lini 2 dan cartridge).
  5. Monitoring data utilisasi TCM beserta kendala dan solusi permasalahan.
  6. Mendapatkan hasil penyisiran data kasus TBC di Rumah Sakit Kabupaten/ Kota

Adapun penyelenggaraan pertemuan tersebut sepenuhnya dibantu dari anggaran CTB KNCV Jawa Tengah. (19/9/18 p2).